Daerah Ikut Biayai Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Nilainya Rp1,3 Triliun

JAKARTA, DISWAY.MALANG.ID --Berbeda dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya klir soal pembagian penyediaan anggaran antara pusat dan daerah, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan  dibiaya dengan gabunhan anggaran. Total anggaran yang disediakan untuk PKG tahap.awal.sebesar Rp4,7 triliun, akan ditanggung anggaran pusat atau APBN dan anggaran daerah (APBD).

Menurut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, anggaran Rp4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN dan APBD. "Yang dari APBD itu Rp1,3 triliun, sementara Rp3,4 triliun sisanya adalah anggaran dari pusat," katanya di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1).

Nantinya, jelas Menkes, dana dari pusat itu akan disalurkan ke daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Lalu, dari Dinkes, kemudian disalurkab ke puskesmas-puskesmas sebagai lokasi pelaksanaan PKG.

"Jadi puskesmas itu nanti yang mengatur," tambahnya.

Budi juga menegaskan, anggaran yang disalurkan ke daerah-daerah ini, hanya digunakan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis. "Jadi ada anggaran yang kita salurkan lewat APBD itu spendingnya (harus)  sesuai dengan program kita," tegasnya.

Program PKG ini menurut Menkes nantinya akan berjalan seperti pemberian vaksin pada saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Saat itu, puskesmas yang ditunjuk untuk bagi-bagi vaksin. "Ini skrining,  puskesmas yang bagi-bagi alat skriningnya," paparnya.

BACA JUGA:Pemeriksaan Kesehatan Gratis Saat Ultah, Waktunya Bisa Mundur Satu Bulan Kemudian

Puskesmas dan Klinik Swasta

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi menjelaskan, program ini akan berlangsung di seluruh puskesmas dan klinik swasta di Indonesia. Menurut dia, di Indonesia ada 10.200 puskesmas, Dari jumlah tersebut, 2.500 di antaranya ada di daerah terpencil.

"Beberapa puskesmas masih sekitar 500-an desa terjauhnya itu masih 2 jam dari puskesmas," katanya.

Oleh karena itu, Kemenkes secara bertahap meminta kepala daerah memperkuat pelayanan kesehatan primer yang ada di wilayahnya dengan bantuan Kemenkes. Agar, bisa digunakan untuk program PKG ini.

BACA JUGA:Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kota Malang dalam Tahap Pendataan, Diterapkan Februari 2025

Untuk mendukung agar program.PKG ini maksimal, Kemenkes menurut Maria Endang juga melibatkan klinik swasta. Klinik swasta yang dilibatkan  dikoordinasikan oleh Dinkes setempat.

Bagi klinik yang dilibatkan itu, kata Maria Endang lagi, Kemenkes akan memberikan bantuan mulai dari pembiayaan penuh hingga parsial. Untuk itu, Kemenkes akan mengidentifikasi klinik-klinik yang sekiranya bisa membiayai sendiri maupun pembiayaan parsial.

Sumber: disway news network