DPR Minta Badan Gizi dan BPOM Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID -Anggota IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Asep Romy Romaya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan ini menyusul laporan yang menunjukkan peningkatan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBGbdi berbagai daerah.

Menurut Asep, insiden keracunan yang terus berulang ini harus dijadikan pelajaran penting. Dia menyatakan keprihatinannya atas insiden dalam pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

"Kami mendesak BGN dan BPOM agar melakukan pengawasan lebih ketat dan menyeluruh, agar tidak ada celah terjadinya kasus yang membahayakan penerima manfaat,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (2/7).

BACA JUGA:Kota Blitar Putus Dominasi Kabupaten Pasuruan di Cabor Bridge Porprov Jatim IX/2025

Evaluasi Menyeluruh Rantai Pasok MBG

Dalam rapat dengar pendapat yang antara lain membahas program MBG, DPR menyoroti pentingnya jaminan kualitas dan keamanan pangan dari hulu hingga hilir dalam program ini. Kekhawatiran muncul terkait standar kebersihan dalam proses penyiapan, pengemasan, dan distribusi makanan, terutama mengingat skala program yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak.

DPR meminta BGN, sebagai koordinator program gizi nasional, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok makanan dalam Program MBG. Hal ini termasuk meninjau ulang standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari penyedia bahan baku hingga distributor akhir, mematuhi regulasi keamanan pangan.

Selain itu, BPOM juga diminta untuk memastikan bahwa standar gizi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses MBG. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga mutu dan keamanannya mulai dari fortifikasi, pelabelan, pengujian produk, hingga distribusi.

 "BGN dan BPOM perlu memastikan bahwa standar gizi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses MBG. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga mutu dan keamanannya mulai dari fortifikasi, pelabelan, pengujian produk, hingga distribusi,” ujar Asep

Kasus keracunan ini, lanjut anggota DPR dari PKB ini, menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada cakupan program, tetapi juga pada aspek kualitas dan keamanan yang fundamental.

Diharapkan, dengan pengawasan ketat dari BGN dan BPOM, insiden serupa tidak terulang dan Program MBG benar-benar dapat memberikan manfaat gizi yang optimal bagi masyarakat tanpa membahayakan kesehatan mereka.

"Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu ada sinergi seluruh pihak untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” pungkas Asep. (*)

Sumber: