Sekolah Rakyat Diperbanyak, Tambah 100 Lokasi Lagi

JAKARTA, DISWAY.MALANG.ID  -   Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat. Sekolah tambahan itu dijadwaljan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, penambahan ini  melengkapi tahap kedua dari program prioritas nasional dalam bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.“Program Sekolah Rakyat ini merupakan gagasan langsung Presiden, bukan program Kemensos. Tapi perlu didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah,” ujar Rico kepada media secara daring, pada Sabtu (21/6)

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program yang menargetkan anak-anak putus sekolah di berbagai daerah. Nantinya, pelaksanaannya, program ini akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk tahap awal, 100 titik lokasi rintisan Sekolah Rakyat telah ditetapkan dan akan memulai kegiatan belajar pada Juli 2025.

BACA JUGA:Pemkot Malang Segera Benahi Kekurangan Persiapan Sekolah Rakyat Sesuai Arahan Pusat

Pemerintah juga mengusulkan 100 lahan baru seluas 6,3 hingga 10 hektare yang akan dibangun mulai Agustus 2025 dengan model sekolah terpadu (SD, SMP, SMA) seperti SMA Taruna Nusantara, dibiayai sepenuhnya oleh APBN.

“Skema awalnya adalah pinjam pakai gedung selama satu tahun yang akan direnovasi, lalu dikembalikan ke Pemda dalam kondisi layak,” jelas Robben.

BACA JUGA:Event Porprov IX Dongkrak Okupansi Hotel di Kota Malang hingga 80 Persen

Kemenaker Siapkan BLK

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, pelaksanaan kolaborasi tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah. “Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat,” tutur Menaker Yassierli.

Sumber: disway news network