Pemkot Malang Segera Benahi Kekurangan Persiapan Sekolah Rakyat Sesuai Arahan Pusat

KEDUNGKANDANG, DISWAYMALANG.ID – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota Malang untuk memulai pelaksanaan Sekolah Rakyat. Termasuk dengan membenahi hal-hal yang masih kurang dalam persiapan, mulai dari infrastruktur hingga pendampingan terhadap calon siswa. 

“Kami sudah mendapat banyak masukan dari KSP. Kami siap menyempurnakan semuanya sesuai arahan, dan alhamdulillah program ini berjalan baik di Malang,” kata Wahyu Hidayat, usai mendampingi kunjungan kerja tim Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) di Kota Malang, Jumat (20/6).

Dalam kunjungan itu, tim dari Jakarta itu  juga meninjau kesiapan gedung yang akan dipakai sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Mereka juga sempat berdialog dengan calon siswa serta orang tua mereka.

BACA JUGA:Kepala KSP Tinjau Persiapan Sekolah Rakyat di Kota Malang, Optimis Bisa Dibuka Tepat Waktu

Terkait beberapa catatan kecil dari tim KSP seperti soal fasilitas dan lahan, Wahyu menegaskan bahwa semua sedang dalam proses penyempurnaan di tahap finishing dan akan disesuaikan dengan standar nasional.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden RI atas kepercayaan menempatkan Malang sebagai pelaksana awal SR.

Menurut Wahyu, program ini sangat dibutuhkan oleh warga Kota Malang yang kondisi perekonomiannya kurang bagus  

“Mereka dan orang tuanya sangat senang. Dengan kondisi ekonomi seperti ini, mereka bisa bersekolah setara dengan anak-anak lain. Ini kebijakan luar biasa,” ujarnya.

BACA JUGA:Prakiraan Cuaca Malang Raya Per 20 Juni, Waspada Hujan Ringan hingga Petir Disertai Angin Kencang

Aktif 7 Juli

Sekretaris Dirjen Kemensos RI, Idit Supriyadi Priatna, menjelaskan bahwa SR akan mulai aktif pada 7 Juli 2025 dan akan dicanangkan secara nasional oleh Presiden pada 14 Juli 2025 di 100 titik seluruh Indonesia secara serentak.

“Semua kebutuhan siswa dipenuhi, mulai dari sandang, pangan, hingga perlengkapan sekolah. Karena mereka tinggal di asrama, maka uang saku tidak diberikan. Tapi semua kebutuhan dijamin,” jelas Idit.

BACA JUGA:Debut Manis dari Perairan Lahor! Kabupaten Malang Sabet Perunggu di Cabor Dayung Porprov Jatim 2025

Ia juga menegaskan, seluruh pembiayaan bersumber dari APBN dan pemerintah pusat menjamin siswa akan tetap mendapatkan layanan pendidikan hingga lulus tanpa biaya.

Salah satu syarat pendirian SR adalah berdiri di atas lahan milik pemerintah, bukan kontrak atau sewa. Saat ini, Pemkot Malang disebut tengah mengupayakan penyediaan lahan permanen. Lokasi sementara untuk siswa SMA saat ini difasilitasi di kawasan IPDN milik Pemprov Jawa Timur.

Sumber: