Tren “No Buy Challenge”, Langkah Bijak Mengurangi Belanja di Tengah Ketidakpastian Ekonomi 2025

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID-- Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, fenomena "No Buy Challenge 2025" mencuri perhatian dunia maya. 

Kampanye ini mengajak masyarakat untuk menahan atau mengurangi pembelian barang dan jasa selama setahun penuh, sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. 

Di TikTok saja, tagar #NoBuyChallenge telah digunakan hampir 50 juta kali, menandai betapa luasnya resonansi gerakan ini.

Kampanye ini mencuat di tengah wacana sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap berpotensi menekan daya beli masyarakat. Para sosiolog menilai bahwa tantangan ini adalah cara kelas menengah merespons tekanan ekonomi sekaligus bentuk kritik terhadap budaya konsumtif. 

Ketidakpastian Ekonomi 2025

Sebagai contoh, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024 memicu perdebatan. 

Meskipun barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari PPN, masyarakat masih merasa perlu waspada terhadap dampak kebijakan lain, seperti kenaikan iuran BPJS, tarif transportasi umum, rencana pengalihan subsidi BBM, pengenalan asuransi wajib kendaraan bermotor, penyesuaian dana pensiun tambahan, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), serta pemotongan iuran Tapera.

Lembaga riset ekonomi Celios telah mensimulasikan dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan beban tambahan bagi berbagai kelompok masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

• Kelompok rentan miskin diperkirakan menghadapi peningkatan pengeluaran sebesar Rp153.871 per bulan.

• Pekerja generasi Z diperkirakan mengeluarkan tambahan hingga Rp1,75 juta per tahun.

• Konsumsi rumah tangga secara keseluruhan dapat menyusut hingga Rp40,58 triliun.

• Kelompok kelas menengah menghadapi kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

Menanggapi kebijakan ini, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya akan berlaku untuk barang dan jasa mewah, seperti jet pribadi, rumah mewah, dan kapal pesiar. "Untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, tarif PPN tetap berada di angka 11 persen," tegasnya.

BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Sabun, Sampo, Daging Wagyu dan Netflix Tidak Kena PPN 12 Persen

Minimalisme dan Bijak Berkonsumsi

Gerakan "No Buy Challenge" sejalan dengan filosofi hidup minimalis yang semakin populer di Indonesia. Salah satu penggiat kampanye ini, Cempaka Asriani, melalui akun instagramnya @Casriani.

Sumber: bbc.com