Bentrok di Porprov! Ini Langkah Tegas Panitia Usai Laga Kota Malang vs Bojonegoro Ricuh

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID — Panitia penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur bergerak cepat menanggapi kerusuhan antarpemain pada laga sepak bola antara Kota Malang dan Kabupaten Bojonegoro. Insiden tersebut memancing sorotan tajam dan keprihatinan publik.

Baihaqi, Kepala Disporapar Kota Malang sekaligus bagian dari tim pelaksana di Porprov Jatim, menjelaskan tindakan evaluatif usai kerusuhan dalam laga Malang vs Bojonegoro.

“Kericuhan itu terjadi karena emosi yang terlalu tinggi dari pemain. Kami akan evaluasi panitia pelaksana lokal agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Baihaqi dalam rapat darurat hari Minggu, 22 Juni 2025.

Berikut langkah tegasnya yang dilakukan panitia:

1. Evaluasi ketat prosedur keamanan dan pertandingan

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyatakan pihaknya bersama panitia provinsi langsung menggelar rapat darurat setelah insiden. “Kericuhan itu terjadi karena emosi yang terlalu tinggi dari pemain,” ujarnya. Panitia menegaskan akan meninjau ulang SOP pengamanan dan intervensi wasit untuk mencegah eskalasi serupa di laga berikutnya.

BACA JUGA:Summer Course FTP UB 2025 Gaet Peserta Internasional, Dorong Kolaborasi Teknologi Pertanian

2. Pengetatan kewaspadaan di lapangan

Panitia akan meningkatkan jumlah tenaga keamanan dan offisial bertugas. Protokol baru termasuk penambahan personel steward, petugas medis siap siaga, serta batalyon pengamanan ekstra selama pertandingan berlangsung. Ini dilakukan untuk memitigasi potensi konflik antarpemain.

3. Sosialisasi dan edukasi sportivitas kepada tim

Sebagai perpanjangan tangan Disporapar Jatim, panitia menggelar “briefing sportifitas” yang wajib dihadiri semua tim sebelum turun ke lapangan. Materi yang disampaikan meliputi pengelolaan emosi dan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran keras atau pengeroyokan.

4. Rencana sanksi bagi pelanggar

Hasil evaluasi panitia dan wasit pertandingan akan diserahkan ke Komite Disiplin Porprov. Sanksi berupa kartu merah kini ditambah dengan kemungkinan skorsing beberapa pertandingan atau denda administratif kepada pemain dan tim yang terbukti melanggar ketentuan.

5. Koordinasi lintas stakeholder

Sumber: