BBM Subsidi Mau Dibatasi Berdasarkan Desil 9-10? Pakar Ingatkan Risiko Salah Sasaran

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID-- Wacana pembatasan BBM subsidi kembali menghangat setelah pemerintah mengkaji penggunaan data desil untuk menentukan kelompok masyarakat yang masih berhak membeli Pertalite. Namun, kebijakan tersebut belum berlaku dan masih menunggu kepastian validitas data.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang bertujuan membuat subsidi lebih tepat sasaran justru menimbulkan persoalan akibat data yang belum akurat.

Di sisi lain, sejumlah pakar mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat klasifikasi desil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan. Akurasi data, dampak terhadap pekerja yang bergantung pada kendaraan, biaya transportasi, hingga potensi tekanan inflasi menjadi sejumlah persoalan yang perlu dihitung sebelum pembatasan BBM subsidi diterapkan.

BACA JUGA:[BBM Subsidi Mau Dibatasi Berdasarkan Desil, Ojol Menjerit: Kami Juga Butuh!]

Pertalite Belum Dibatasi, Pemerintah Masih Cek Data

Perkembangan terbaru menunjukkan masyarakat desil 9 dan 10 belum otomatis dilarang membeli Pertalite. Pemerintah masih memeriksa data pengelompokan masyarakat sebelum menentukan mekanisme pembatasan.

Bahlil menegaskan validitas data menjadi syarat penting. Pemerintah ingin memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran.

Dengan demikian, isu pembatasan Pertalite berdasarkan desil saat ini masih berada pada tahap pengkajian. Belum ada ketentuan final yang menetapkan kapan pembatasan tersebut mulai diterapkan.

Hal ini penting karena penerapan kebijakan berbasis data sosial ekonomi menyangkut jutaan masyarakat dan harus memiliki mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.

Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Namun, desil bukan berarti seseorang dengan gaji tertentu otomatis masuk kelompok tertentu. BPS menegaskan desil bukan ukuran tunggal pendapatan, kekayaan, maupun kemiskinan.

Penentuan posisi desil mempertimbangkan banyak karakteristik secara bersamaan. Di antaranya kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan hingga disabilitas.

Penghitungan tersebut menggunakan pendekatan statistik Proxy Means Test (PMT). Karena menggunakan banyak indikator, satu kondisi saja tidak otomatis menentukan posisi desil sebuah keluarga.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi salah satu rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi berbagai program.

Per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Data tersebut terus dimutakhirkan.

Kasus Perubahan Desil Jadi Sorotan

Sumber: disway.id dan sumber lainnya