BBM Subsidi Mau Dibatasi Berdasarkan Desil 9-10? Pakar Ingatkan Risiko Salah Sasaran

Namun, pendekatan tersebut juga memiliki konsekuensi karena kapasitas mesin tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi pemilik kendaraan. Karena itu, pilihan mekanisme tetap perlu dihitung secara menyeluruh.

Ekonom Ingatkan Dampak ke Inflasi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pembatasan BBM subsidi berdasarkan desil perlu memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi.

Menurutnya, kebijakan terhadap konsumsi BBM dapat memengaruhi sektor transportasi dan logistik. Jika biaya angkutan meningkat, kenaikan tersebut berpotensi diteruskan ke harga barang.

“Pada prinsipnya subsidi seharusnya diberikan pada mereka yang berhak. Terlebih ini menyangkut kebutuhan utama masyarakat, yaitu energi,” ujar Eko.

Ia juga menilai kelompok masyarakat menengah perlu mendapatkan perhatian karena kondisi ekonominya tidak selalu mudah dikategorikan.

“Yang menjadi masalah utama menurutku adalah akurasi data tersebut, di mana kelompok desil 5 ke atas rentangnya sangat lebar,” tegasnya.

Menurut Eko, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Karena itu, data penerima subsidi perlu dievaluasi secara berkala agar tidak terjadi exclusion error maupun inclusion error.

“Mengingat rentang presisi yang masih sangat bias, khususnya pada kelompok desil 5 ke atas, kebijakan penggunaan desil untuk akses BBM subsidi ini perlu didalami lebih jauh,” ujarnya.

Pengamat Energi: Penataan Subsidi Sudah di Jalur yang Tepat

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai upaya pemerintah menata subsidi BBM pada dasarnya sudah berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengingatkan agar mekanisme yang dipilih tidak menimbulkan persoalan baru.

“Saya kira untuk pemerintah treknya sudah on the track,” kata Komaidi.

Menurutnya, pembatasan BBM subsidi bukan persoalan baru. Pemerintah telah membahas dan mencoba berbagai bentuk pembatasan sejak 2006.

Berulangnya wacana tersebut dengan skema berbeda seharusnya menjadi bahan evaluasi. Salah satu hal yang perlu dihitung adalah perbandingan biaya penerapan sistem dengan penghematan subsidi yang diperoleh.

“Pilihan mekanismenya perlu lebih bijaksana lagi,” ujarnya.

Komaidi menyebut data yang dilihatnya menunjukkan sekitar 60-70 persen subsidi BBM dinikmati masyarakat yang berada di desil tertinggi.

Sumber: disway.id dan sumber lainnya