Menurutnya, penghematan dari subsidi yang selama ini dinikmati kelompok mampu dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Pemerintah Perlu Pastikan Kebijakan Tidak Salah Sasaran
Pada akhirnya, pembatasan BBM subsidi berdasarkan desil masih membutuhkan sejumlah tahapan sebelum benar-benar diterapkan.
Pemerintah saat ini masih menguji dan memvalidasi data desil. BPS sendiri menegaskan DTSEN terus diperbarui dan posisi desil bukan klasifikasi permanen.
Karena itu, perdebatan mengenai pembatasan Pertalite tidak hanya menyangkut siapa yang boleh membeli BBM subsidi.
Pemerintah juga harus memastikan data yang digunakan akurat, mekanisme koreksi tersedia, masyarakat memahami alasan pembatasan, serta kelompok pekerja yang bergantung pada kendaraan tidak kehilangan akses secara tiba-tiba.
Dampak terhadap ongkos transportasi, distribusi barang dan inflasi juga perlu dihitung sebelum kebijakan diterapkan.
Dengan demikian, tujuan utama penataan subsidi—agar anggaran negara lebih tepat sasaran—tetap dapat dicapai tanpa menciptakan beban baru bagi masyarakat yang secara ekonomi justru paling rentan.