Setelah BPS melakukan pengecekan lapangan, ditemukan bahwa informasi yang tercatat sebelumnya belum mencerminkan kondisi terkini. Data kemudian diperbarui melalui mekanisme pemutakhiran.
Setelah proses tersebut, posisi desil Timbul berubah menjadi desil 3. BPS menjelaskan kasus tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data dan partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi sosial ekonomi sesuai kondisi sebenarnya.
BPS juga menegaskan posisi desil memang dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga maupun posisi relatifnya terhadap keluarga lain.
Karena itu, masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui kanal yang disediakan pemerintah. Namun, pengajuan pembaruan tidak berarti posisi desil langsung berubah. Data harus diproses kembali berdasarkan metodologi yang berlaku.
Ojol Khawatir Pembatasan BBM Mengganggu Penghasilan
Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai alat mencari nafkah, akses terhadap BBM menjadi persoalan yang berbeda.
Salah satunya dirasakan pengemudi ojek online (ojol). Wisnu, seorang pengemudi ojol asal Yogyakarta, menilai peralihan ke kendaraan listrik belum tentu menjadi solusi instan bagi pekerja seperti dirinya.
Menurutnya, pengemudi ojol sangat bergantung pada waktu produktif. Waktu yang digunakan untuk mencari lokasi pengisian daya atau menunggu baterai terisi dapat mengurangi waktu menerima pesanan.
“Bensin yang paling murah cuma Pertalite doang. Kalau kita lari ke motor listrik, hitungannya kan, ya gimana ya, motor listrik kan buang waktu juga gitu buat ngecas nih baterenya,” ujar Wisnu kepada disway.
Ia menilai persoalan semakin besar apabila stasiun pengisian daya penuh atau tidak memiliki baterai yang siap digunakan.
“Kalau misalkan ibarat, di situ baterenya udah full atau nggak ada, ya udah, kita buang-buang waktu di situ,” lanjutnya.
Wisnu berharap kebijakan subsidi tidak justru menambah beban masyarakat kecil yang menggunakan kendaraan untuk bekerja.
“Kita ini kan rakyat kecil. Biarkan urusan pemerintah jadi urusan pemerintah, jangan disangkutpautkan terus untuk mempersulit kita yang sedang cari makan di jalan,” tuturnya.
Pakar Minta Pemerintah Pastikan Akurasi Data Desil
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah meminta pemerintah melakukan evaluasi sebelum menerapkan pembatasan BBM subsidi berdasarkan desil.
Menurutnya, hasil pengolahan data harus dicocokkan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Pemerintah itu harus melakukan evaluasi dulu, mencocokkan. Persoalannya, metode teknis yang dibuat berhadapan dengan persepsi publik,” kata Trubus.
Ia menilai masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai bagaimana data dikumpulkan, diverifikasi dan digunakan untuk menentukan akses terhadap BBM subsidi.