Trubus mencontohkan seseorang dengan penghasilan tertentu dapat berada pada desil yang berbeda karena penentuan desil tidak hanya didasarkan pada pendapatan.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan label permanen yang secara otomatis menggambarkan seluruh kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Data Desil Bisa Berdampak ke Kebijakan Lain
Menurut Trubus, persoalan data menjadi semakin penting apabila klasifikasi desil digunakan lintas program pemerintah.
Masyarakat yang berada di desil 9 atau 10, misalnya, dapat dianggap sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi dalam konteks program tertentu. Karena itu, masyarakat perlu memahami konsekuensi penggunaan data tersebut.
“Orang yang diletakkan di desil 9 atau 10, misalnya punya anak dan mau kuliahkan anaknya, bisa terkena UKT yang mahal karena dianggap orang kaya,” jelasnya.
Trubus juga menyoroti keberadaan berbagai sumber data sosial ekonomi yang sebelumnya dikelola lembaga berbeda.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan integrasi data berjalan baik sehingga masyarakat tidak mengalami perbedaan klasifikasi yang membingungkan.
Gagasan satu data pemerintah sebenarnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk bantuan sosial, subsidi BBM dan program perlindungan sosial lainnya. Namun, tujuan penggunaan data serta mekanisme koreksinya harus jelas.
Pembatasan BBM Bisa Berdasarkan Kapasitas Mesin
Trubus menawarkan alternatif pembatasan berdasarkan karakteristik kendaraan.
Salah satu opsi yang menurutnya lebih mudah dipahami adalah kapasitas mesin. Kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin tertentu dapat menjadi salah satu dasar penentuan kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi.
“Kalau untuk BBM, pembatasan berdasarkan kendaraan bisa. Misalnya kendaraan roda empat dengan kapasitas 1.400 CC ke bawah yang boleh, sedangkan yang lebih besar tidak,” paparnya.
Pendekatan serupa dapat diterapkan pada sepeda motor dengan menentukan batas kapasitas mesin.
Menurut Trubus, karakteristik kendaraan relatif mudah diketahui sehingga masyarakat dapat memahami dasar pembatasannya.
Namun, pendekatan tersebut juga memiliki konsekuensi karena kapasitas mesin tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi pemilik kendaraan. Karena itu, pilihan mekanisme tetap perlu dihitung secara menyeluruh.
Ekonom Ingatkan Dampak ke Inflasi
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pembatasan BBM subsidi berdasarkan desil perlu memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi.
Menurutnya, kebijakan terhadap konsumsi BBM dapat memengaruhi sektor transportasi dan logistik. Jika biaya angkutan meningkat, kenaikan tersebut berpotensi diteruskan ke harga barang.