“Pada prinsipnya subsidi seharusnya diberikan pada mereka yang berhak. Terlebih ini menyangkut kebutuhan utama masyarakat, yaitu energi,” ujar Eko.
Ia juga menilai kelompok masyarakat menengah perlu mendapatkan perhatian karena kondisi ekonominya tidak selalu mudah dikategorikan.
“Yang menjadi masalah utama menurutku adalah akurasi data tersebut, di mana kelompok desil 5 ke atas rentangnya sangat lebar,” tegasnya.
Menurut Eko, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Karena itu, data penerima subsidi perlu dievaluasi secara berkala agar tidak terjadi exclusion error maupun inclusion error.
“Mengingat rentang presisi yang masih sangat bias, khususnya pada kelompok desil 5 ke atas, kebijakan penggunaan desil untuk akses BBM subsidi ini perlu didalami lebih jauh,” ujarnya.
Pengamat Energi: Penataan Subsidi Sudah di Jalur yang Tepat
Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai upaya pemerintah menata subsidi BBM pada dasarnya sudah berada di jalur yang tepat.
Namun, ia mengingatkan agar mekanisme yang dipilih tidak menimbulkan persoalan baru.
“Saya kira untuk pemerintah treknya sudah on the track,” kata Komaidi.
Menurutnya, pembatasan BBM subsidi bukan persoalan baru. Pemerintah telah membahas dan mencoba berbagai bentuk pembatasan sejak 2006.
Berulangnya wacana tersebut dengan skema berbeda seharusnya menjadi bahan evaluasi. Salah satu hal yang perlu dihitung adalah perbandingan biaya penerapan sistem dengan penghematan subsidi yang diperoleh.
“Pilihan mekanismenya perlu lebih bijaksana lagi,” ujarnya.
Komaidi menyebut data yang dilihatnya menunjukkan sekitar 60-70 persen subsidi BBM dinikmati masyarakat yang berada di desil tertinggi.
Menurutnya, kelompok ekonomi mampu masih menjadi salah satu penerima manfaat besar subsidi BBM. Salah satu faktornya adalah konsumsi BBM.
Pemilik mobil pada umumnya mengonsumsi BBM lebih banyak dibandingkan pengguna sepeda motor. Semakin tinggi konsumsi BBM, semakin besar pula subsidi yang ikut dinikmati.
Karena itu, Komaidi berharap masyarakat dengan daya beli lebih tinggi dapat memahami apabila pemerintah melakukan penataan subsidi.
“Untuk masyarakat saya kira juga perlu berbesar hati,” ujarnya.