Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia: Antara Kebutuhan dan Ketersediaan Dokter Gigi
Mahasiswi FKG UB sedang praktik. FKG UB terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencetak Dokter Gigi yang kompeten dan Profesional--fkg ub
Meluluskan Dokter Gigi memerlukan waktu yang panjang dan investasi yang besar. Saat ini Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia memiliki 45 anggota. Itu berarti, Indonesia saat ini memiliki 45 institusi yang mencetak Dokter Gigi.
Sementara, diperlukan waktu minimal lima tahun untuk menyelesaikan pendidikan Dokter Gigi. Dengan catatan, lulusan Dokter Gigi yang dihasilkan harus memenuhi kualitas dan siap melayani secara profesional menjadi parameter penting, bukan hanya memenuhi kuantitas.
Ilustrasi Dokter Gigi sedang praktik-
Lulusan Dokter Gigi yang berkualitas ditentukan oleh banyak parameter. Mulai dari kurikulum yang menjamin ketercapaian kompetensi, sumber daya yang mendukung pemenuhan pembelajaran hard skill dan soft skill yang paripurna, hingga ketersediaan tenaga pendidik/dosen dari 9 cabang ilmu kedokteran gigi spesialis dan 10 cabang ilmu kedokteran dasar-kedokteran gigi non spesialis dengan kualifikasi pendidikan dosen sub-spesialis atau Doktor. Tidak kalah pentingnya, juga harus didukung dengan ketersediaan Rumah Sakit Gigi dan Mulut/Rumah Sakit Pendidikan yang menyediakan kebutuhan pemenuhan requirement utama pendidikan profesi Dokter Gigi.
Semua parameter ini tidak bisa ditawar dan temaktup pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PermenDiktiSaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
Berikutnya muncul pertanyaan mendasar dari parameter diatas adalah apakah 45 institusi pendidikan dokter gigi telah memenuhinya? Bagaimana regulasi pemerintah untuk mendukung dan menjamin pemenuhan parameter tersebut? Dan apakah sebaran institusi pendidikan dokter gigi telah mengedepankan kebermanfaatan dan pemerataan bagi seluruh wilayah Indonesia?
Rencana Strategis dan Prioritas Pemecahan Masalah
Kembali ke urgensi nasional terkait kesehatan gigi masyarakat yaitu tingginya angka kesakitan gigi dan keberadaan Dokter Gigi. Perlu rencana strategis dan prioritas pemecahan masalah yang tepat dan sinergis.
Fakta yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlayani Dokter Gigi karena keberdaan yang masih kurang. Di sisi lain, ada kenyataan bahwa mencetak Dokter Gigi berkualitas perlu waktu dan investasi yang serius.
Langkah solutif yang bisa ditempuh dalam waktu relatif pendek adalah pendistribusian lulusan Dokter Gigi ke wilayah “darurat” Dokter Gigi. Bisa dilakukan, antara lain dengan mengoptimalkan Beasiswa Afirmasi Kementerian Kesehatan bagi mahasiswa kedokteran gigi sebagai salah satu upaya jitu menempatkan lulusan ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Selanjutnya pemberian insentif bagi Dokter Gigi yang bersedia bertugas di daerah non perkotaan dapat diterapkan. Ini diperlukan sebagai stimulus mengingat diperlukan investasi pribadi yang besar saat menempuh pendidikan profesi dokter gigi.
Lalu, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan gigi dasar di semua Puskesmas. Ini menjadi hal mendesak karena data karies yang tinggi, maknanya diperlukan tindakan keprofesian yang menbutuhkan peralatan dan bahan untuk menanganinya. Mulai dari level pencegahan sampai dengan rehabilitasi fungsi gigi dan mulut.
Ketika pola sebaran dokter gigi tertata dengan baik, maka peran Dokter Gigi dapat dimonitor dan dievaluasi melalui platform Satu Sehat (yang seharusnya) terintergrasi dengan sistem yang dibangun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengawasan ini adalah terkait peran Dokter Gigi dalam melayani masyarakat dari aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Berikutnya mekanisme “reward” dapat diberikan atas prestasi kerja Dokter Gigi ketika integrasi sistem ini telah berjalan untuk meningkatkan motivasi.
BACA JUGA:Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Jadi Prioritas Utama APBD 2026 Kota Malang
Sumber:
- Share:
