Anggaran Sekolah Rakyat Rp200 M, Per Siswa Rp48 Juta, Antara Lain untuk Biaya Pemetaan Bakat dengan AI

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Anggaran sebesar itu bukan hanya untuk pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana.

"Tapi juga untuk kebutuhan operasional sekolah selama setahun," jelas Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono kepada wartawan, Rabu (16/7).

Menurut Agus Jabo Priyono, biaya pendidikan per siswa diperkirakan mencapai Rp48 juta per tahun."Itu mencakup kebutuhan-kebutuhan dalam proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Anggaran Rp48 Juta per siswa itu, lanjut Agus, untuk memastikan kualitas pendidikan dan fasilitas yang memadai. Salah satu pendekatan modern dalam Sekolah Rakyat adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan pemetaan bakat.

Anak-anak yang diterima dalam program ini akan dipetakan potensinya sejak awal masuk sekolah, guna menunjang pengembangan pendidikan yang lebih tepat sasaran."Kita menggunakan teknologi AI untuk mendata anak-anak itu menurut bakatnya masing-masing," ujar Agus.

BACA JUGA:Guru di Kabupaten Malang Dilatih Koding dan AI

63 Titik Sudah Mulai

Diketahui, percobaan program ini telah berjalan sejak 14 Juli 2025, dengan 63 titik Sekolah Rakyat yang sudah resmi memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Diharapkan pada akhir Juli 2025, total 100 sekolah rintisan akan beroperasi di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Sekolah Rakyat 14 Kota Batu Resmi Dimulai, 100 Siswa Tinggal di Asrama Selama ProgramProgram

BACA JUGA:Kota Malang Punya Dua Sekolah Rakyat, Fasilitas Lengkap untuk Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem

Agus menambahkan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga paling miskin. Yaitu mereka yang berada dalam desil satu dalam Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional.

Proses seleksi dilakukan oleh tim gabungan dari Kemensos, Dinas Sosial, BPS, PKH, kepala desa, dan diverifikasi oleh pemerintah daerah.

"Semua harus masuk data dulu. Mereka harus berada di desil satu, dan hasil rekrutmen ini harus didetailkan oleh bupati atau wali kota," kata Agus.

Meski saat ini bersifat rintisan, pemerintah menurut Agus menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun berikutnya. Lokasinya akan ditentukan dari lahan-lahan usulan Pemkab, Pemkot, dan Pemprov. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi siswa yang sudah terdaftar.

"Tahun depan, anak-anak yang sekarang sekolah di rintisan itu harus melanjutkan sekolahnya nanti di sekolah permanen," ujar Agus.

Evaluasi Rutin

Sumber: disway news network