Layanan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Tarif penumpang umum ditetapkan Rp5.000, sedangkan pelajar, santri, dan mahasiswa dikenai tarif Rp2.500. Penyandang disabilitas dapat menggunakan layanan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
Koridor II juga terhubung dengan Koridor I. Perpindahan antarkoridor dapat dilakukan tanpa membayar tiket tambahan selama masih memenuhi ketentuan waktu integrasi, yakni maksimal dua jam dalam satu tiket.
Kehadiran dua koridor tersebut menjadi langkah awal penguatan transportasi publik lintas wilayah. Namun, jangkauan layanan masih perlu dikembangkan agar semakin banyak kawasan permukiman, pusat pendidikan, pusat pekerjaan, dan destinasi wisata yang terhubung.
Koridor II tidak berarti seluruh wilayah Malang Raya telah terlayani. Rute yang saat ini beroperasi menghubungkan Kota Malang dengan Kepanjen, sedangkan Koridor I menghubungkan Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Tantangan Penataan Ruang Malang Raya
Konsep megapolitan dan pengembangan transportasi publik akan sulit mencapai hasil maksimal tanpa pengendalian tata ruang yang konsisten. Pertumbuhan kawasan terbangun perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu tantangan penting adalah alih fungsi lahan pertanian. Perluasan permukiman, kawasan perdagangan, industri, dan fasilitas wisata harus memperhatikan perlindungan lahan produktif serta kawasan yang memiliki fungsi ekologis.
Persoalan berikutnya adalah kemacetan. Pertumbuhan kendaraan pribadi dan pergerakan harian antardaerah membutuhkan alternatif transportasi umum yang terjangkau, mudah dijangkau, dan memiliki jadwal layanan yang dapat diandalkan.
Integrasi Trans Jatim perlu disertai penataan akses menuju halte, fasilitas pejalan kaki, koneksi dengan angkutan pengumpan, serta pengaturan kawasan di sekitar titik pemberhentian. Pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) dapat menjadi salah satu pendekatan perencanaan, sepanjang disesuaikan dengan kondisi dan aturan setempat.
Selain itu, perlindungan sumber air, daerah resapan, sempadan sungai, kawasan hutan, dan wilayah rawan bencana harus menjadi bagian utama kebijakan tata ruang. Pembangunan yang mengabaikan fungsi ekologis dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, kekeringan, dan kerusakan lingkungan.
Masyarakat Perlu Terlibat Mengawasi Tata Ruang
Penataan ruang bukan hanya urusan pemerintah dan pengembang. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pemanfaatan ruang di lingkungan masing-masing.
Partisipasi dapat dilakukan dengan memahami peruntukan lahan, mengikuti proses konsultasi publik, serta menyampaikan laporan apabila menemukan pembangunan yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi RTRW dan RDTR mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi akan membantu warga memahami kawasan yang dapat dikembangkan, kawasan yang harus dilindungi, serta persyaratan pemanfaatan ruang.
Hari Tata Ruang Nasional pada 8 November menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa masa depan Malang Raya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya proyek pembangunan. Kualitas wilayah juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konektivitas, kebutuhan hunian, dan kelestarian lingkungan.
Dengan RTRW yang saling terhubung, pengembangan Malang Raya Megapolitan yang terarah, serta transportasi publik yang semakin terintegrasi, kawasan ini memiliki peluang tumbuh sebagai wilayah yang lebih tertata, produktif, dan berkelanjutan.