JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berkembang menjadi persoalan yang lebih luas setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap dugaan aliran informasi hasil penyadapan hingga ke Solo.
Mahfud menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri bukan hanya dari sisi siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga siapa yang menerima, mengolah, dan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan.
Menurut dia, informasi hasil penyadapan diduga telah menjadi bahan analisis untuk membaca arah kebijakan dan langkah pemerintah. Bahkan, informasi tersebut disebut berpotensi dimanfaatkan untuk merancang cara mengganggu jalannya pemerintahan.
Dugaan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang melalui kanal YouTube pribadinya. Pernyataannya tersebut dikutip pada Rabu (4/11/2026).
Mahfud mengungkapkan, informasi yang semula diperoleh melalui penyadapan diduga tidak berhenti pada pihak yang mengumpulkannya. Produk akhir informasi tersebut disebut sampai ke Solo.
Ia menyoroti kemungkinan adanya pihak yang menggunakan informasi itu untuk memahami arah gerak orang-orang di pemerintahan sekaligus menyusun strategi menghadapi kebijakan mereka.
Dalam penjelasannya, Mahfud menghubungkan dugaan tersebut dengan dinamika politik nasional, termasuk perkembangan hubungan politik yang melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan bahwa dugaan adanya agenda makar masih harus diuji melalui proses hukum.
Ia menyebut analisis tersebut memiliki sejumlah fakta pendukung yang menurutnya perlu diperiksa lebih lanjut di pengadilan.
Penyadapan Diduga Menyasar Banyak Tokoh
Mahfud juga mengungkap bahwa dugaan penyadapan tidak terbatas pada komunikasi Presiden Prabowo.
Informasi yang disampaikannya menyebut sejumlah kelompok dan tokoh lain diduga turut menjadi sasaran. Di antaranya pejabat negara, pimpinan partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat, media, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Cakupan target yang luas tersebut membuat Mahfud meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, aparat penegak hukum perlu mengungkap rantai kegiatan penyadapan, termasuk pihak yang diduga menjadi penerima hasil akhirnya.
Ia menilai penyelidikan tidak cukup hanya berhenti pada pelaku teknis. Aliran informasi dan kemungkinan pemanfaatannya juga harus ditelusuri agar perkara tersebut menjadi terang.
Mahfud bahkan mengaitkan dugaan penyadapan terhadap kepala negara dengan kemungkinan tujuan makar. Namun, penilaian tersebut merupakan analisis yang disampaikannya dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.