Menkes Bilang Dokter Umum Kini Bisa Lakukan Operasi Caesar, Katanya Atas Instruksi Presiden

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID –KembaliMenteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membuat pernyataan yang menarik dan kalau terlaksana akan jadi hal baru di dunia medis Indonesia. Menurut Menkes, dokter umum kini direstui untuk melakukan tindakan operasi caesar. Padahal, sebelumnya operasi ini hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kandungan.

Pernyataan ini disampaikan Menkes Budi dalam rapat bersama dengan Komisi IX DPR RI, Rabu 2 Juli 2025. Keputusan ini, kata Menkes Budi, merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil.

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap masih banyaknya kasus kematian ibu dan bayi di daerah yang kekurangan dokter spesialis obgyn. Dengan adanya izin bagi dokter umum untuk melakukan operasi caesar, diharapkan penanganan persalinan darurat bisa lebih cepat dan mudah diakses.

“Intinya perintahbPresiden adalah layanan kesehatan masyarakat itu yang paling utama. Kita harus memastikan bahwa ibu-ibu yang melahirkan, terutama di daerah terpencil, bisa mendapatkan pertolongan yang cepat dan berkualitas, tidak perlu menunggu dokter spesialis dari kota," ujar Menkes Budi kepada awak media, Rabu (2/7). 

BACA JUGA:DPR Minta Badan Gizi dan BPOM Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Jalani Pelatihan Khusus

Namun, Menkes Budi menegaskan bahwa izin ini tidak serta-merta diberikan tanpa persiapan. Dokter umum yang akan melakukan operasi caesar harus menjalani pelatihan khusus dan bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi terkait.

Pelatihan ini akan mencakup teknik operasi, manajemen komplikasi, serta etika medis.

BACA JUGA:Kota Blitar Putus Dominasi Kabupaten Pasuruan di Cabor Bridge Porprov Jatim IX/2025

Kementerian Kesehatan menurut Menkes, akan terus berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) untuk merumuskan standar operasional prosedur yang jelas serta sistem pengawasan yang efektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan pasien.

"Jadi kita harus melakukan segalanya untuk memastikan masyarakat terutama di luar Jawa bisa mendapatkan layanan kesehatan yang sama,” ucap Budi. (*)

Sumber: disway news network