UU Perampasan Aset Disorot Guru Besar UB, Ini Sejumlah Celahnya

Jumat 20-11-2026,17:06 WIB
Reporter : Abdul Halim
Editor : Mohammad Khakim

Ia juga meminta agar kerja sama internasional diperkuat. Sebab, aset hasil tindak pidana dapat dialihkan ke luar negeri sehingga membutuhkan koordinasi lintas negara untuk melacak, memblokir, dan memulihkannya.

Dalam hal pemblokiran dan penyitaan, Prija membandingkan ketentuan yang disahkan dengan draf RUU Perampasan Aset 2022. Ia menyoroti persyaratan izin Ketua Pengadilan Negeri dalam sejumlah tahapan, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 18 dan Pasal 21.

Menurutnya, prosedur tersebut perlu dievaluasi agar upaya pengamanan aset tidak kehilangan efektivitas, tanpa mengabaikan pengawasan peradilan dan perlindungan hak warga negara.

Atas berbagai catatan tersebut, Prija membuka kemungkinan menguji sejumlah ketentuan undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA:Amnesty Desak Negara Setop Disinformasi usai 19.389 Kanal Ditutup

"Ini beberapa kelemahan Undang-Undang Perampasan Aset yang mestinya nanti akan kita uji di Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

DPR Beralasan Illicit Enrichment Berkaitan dengan HAM

Di tengah kritik akademisi, DPR telah memberikan penjelasan mengenai alasan tidak dimasukkannya illicit enrichment. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut konsep tersebut menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Habiburokhman, Panitia Kerja telah membandingkan pengaturan di sejumlah negara. Ia juga menegaskan UU Perampasan Aset disusun sebagai regulasi formil yang mengatur tata cara perampasan, bukan undang-undang materiil yang menetapkan jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan konsep illicit enrichment tidak dimasukkan dalam naskah akhir.

UU Perampasan Aset sendiri memuat 74 pasal dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026. Namun, undang-undang tersebut tidak langsung berlaku setelah persetujuan paripurna.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74, pelaksanaannya menunggu 12 bulan sejak diundangkan serta terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas aset. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menyiapkan aturan pelaksana dan kelembagaan sebelum mekanisme baru tersebut dijalankan.

 

Perdebatan mengenai isi UU Perampasan Aset pun belum berakhir. Di satu sisi, pemerintah dan DPR menilai regulasi ini menjadi instrumen baru untuk memulihkan aset hasil kejahatan. Di sisi lain, kritik akademisi menunjukkan masih ada persoalan mengenai cakupan perampasan, kekayaan tidak wajar, pemberlakuan aturan, serta jaminan perlindungan hak masyarakat.

Kategori :