UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Begini 10 Pokok Pengaturannya
Pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR, Kamis (19/11/2026), simak 10 poin pentingnya. -foto: disway, infografis: chatgpt ai--
JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Setelah tertunda selama sekitar 18 tahun, regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana akhirnya mendapat persetujuan DPR RI. Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam rapat.
Seluruh peserta menyatakan setuju. Puan selanjutnya mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan regulasi tersebut.
UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru untuk mengembalikan kekayaan negara maupun masyarakat yang berasal dari tindak pidana. Penegakan hukum nantinya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan aset yang diperoleh melalui kejahatan.
Puan: Pengesahan Bukan karena Desakan
Puan Maharani menegaskan, rampungnya pembahasan RUU Perampasan Aset bukan karena tekanan pihak tertentu ataupun keputusan yang diambil secara tergesa-gesa.
Menurut dia, DPR justru berhasil menyelesaikan pembahasan lebih awal dari target semula. Regulasi tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026, tetapi telah disahkan pada 19 November 2026.
Puan menyebut proses legislasi telah melewati berbagai tahapan penyerapan aspirasi. Komisi III DPR menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain itu, dilakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan. DPR juga melakukan penelaahan untuk memastikan substansi aturan tidak tumpang tindih dengan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP.
"Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," ujar Puan.
10 Pokok Penting dalam UU Perampasan Aset
Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman memaparkan sejumlah substansi utama yang menjadi dasar pengaturan. Ketentuan tersebut mencakup prinsip hukum, jenis tindak pidana, mekanisme pengambilalihan aset, hingga pengawasan agar kewenangan tidak disalahgunakan.
Berikut 10 pokok pengaturan yang perlu diketahui masyarakat:
- Asas dan prinsip perampasan aset
Regulasi ini mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artinya, pengambilalihan aset harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
- Ruang lingkup tindak pidana dan jenis aset
Sumber: