UU Perampasan Aset Disorot Guru Besar UB, Ini Sejumlah Celahnya
Guru Besar Fakultas Hukum UB --
LOWOKWARU, DISWAYMALANG.ID - Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI, Kamis (19/11/2026), belum sepenuhnya menjawab harapan publik terhadap pemberantasan korupsi. Sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut justru dinilai masih menyisakan celah, terutama untuk menindak pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan resminya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Dr Prija Djatmika menyoroti tidak masuknya konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Padahal, menurut dia, mekanisme tersebut penting agar negara memiliki dasar hukum untuk menggugat kepemilikan harta yang diduga tidak wajar.
Prija menyampaikan kritik tersebut saat dikonfirmasi Disway Malang, Jumat (20/11/2026). Ia menilai substansi UU yang disetujui DPR belum memberikan instrumen yang cukup kuat untuk memastikan pelaku kejahatan tidak menikmati hasil tindak pidana.
Illicit Enrichment Tidak Masuk UU Perampasan Aset
Salah satu hal yang paling disayangkan Prija adalah tidak diakomodasinya mekanisme illicit enrichment dalam undang-undang baru. Konsep ini memungkinkan negara menelusuri dan menggugat kekayaan seseorang yang dinilai tidak sebanding dengan sumber penghasilan sahnya.
BACA JUGA:UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Begini 10 Pokok Pengaturannya
Dalam mekanisme tersebut, pemilik kekayaan diminta menjelaskan asal-usul hartanya melalui proses hukum. Jika tidak dapat membuktikan sumber perolehan yang sah, aset tersebut dapat diproses sesuai ketentuan perampasan yang berlaku.
Prija menilai aturan semacam itu dibutuhkan untuk mempersempit ruang bagi pejabat publik yang memiliki kekayaan berlebihan tanpa penjelasan yang masuk akal.
"Misalnya ada pejabat, anggota DPR, menteri, gubernur, atau siapa pun yang memiliki kekayaan berlebihan dan tidak bisa menjelaskan sumbernya. Negara seharusnya bisa mengajukan gugatan untuk membuktikan asal-usul kekayaan itu," jelasnya.
Menurut Prija, penghilangan konsep tersebut membuat salah satu tujuan penting pembentukan RUU Perampasan Aset pada 2022 tidak terwujud. Padahal, penanganan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan resmi dinilai dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Masih Terbatas
Prija juga mengkritik ruang penerapan non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pemidanaan terhadap pemilik atau pelaku.
Menurut dia, penerapannya dalam UU yang disahkan masih dibatasi pada keadaan tertentu. Mekanisme tersebut antara lain dapat digunakan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.
"Jadi harus diproses pidana terlebih dahulu. Padahal, yang kita inginkan adalah perampasan aset juga bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya proses pidana," ujarnya.
BACA JUGA:Dosen UM Ingatkan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan
Berdasarkan ketentuan Pasal 6, perampasan aset tanpa putusan pidana juga mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan, dengan kewajiban membuktikan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana.
Sumber: