Kritik berikutnya menyangkut cakupan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan. Prija menilai pendekatan undang-undang seharusnya lebih luas agar seluruh tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ilegal dapat ditindak melalui mekanisme pemulihan aset.
Dalam UU yang disetujui DPR, cakupan tindak pidana meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Prija menghendaki agar penelusuran tidak hanya berfokus pada jenis tindak pidana tertentu. Aset yang merupakan hasil kejahatan maupun yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana juga perlu menjadi perhatian.
Ia mengingatkan prinsip crime doesn't pay, atau kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya, harus menjadi dasar kuat dalam kebijakan perampasan aset.
"Prinsip crime doesn't pay, bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, belum sepenuhnya diterapkan dalam undang-undang ini," ungkapnya.
Pengelolaan Aset Rampasan Harus Transparan
Selain substansi perampasan, Prija menyoroti bagaimana aset yang berhasil diambil negara akan dikelola. Menurut dia, pengelolaan hasil rampasan harus memiliki tujuan yang jelas, terutama untuk memulihkan kerugian korban dan memberikan manfaat bagi negara.
Ia mengingatkan agar kewenangan pengelolaan aset tidak menjadi sumber penyimpangan baru. Transparansi, mekanisme audit, dan pengawasan lembaga pengelola harus dipastikan sejak awal.
Dalam ketentuan yang disetujui DPR, pengelolaan aset akan dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden. Sementara pengawasannya dilakukan badan tersendiri yang juga dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Prija menilai desain kelembagaan tersebut harus disertai sistem pengawasan yang kuat. Tanpa pengawasan efektif, aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas justru berisiko disalahgunakan oleh pihak yang diberi kewenangan.
Putusan Bebas dan Asal-usul Aset Perlu Dibedakan
Prija turut mengangkat persoalan hubungan antara putusan pidana terhadap seseorang dan status aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan.
Ia menjelaskan, pembuktian kesalahan seseorang dalam perkara pidana atau in personam harus dibedakan dari pembuktian mengenai asal-usul kekayaan atau in rem.
Menurut dia, keduanya memiliki objek pembuktian berbeda. Karena itu, putusan bebas terhadap seseorang tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan mengenai asal-usul aset yang sedang ditelusuri.
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Penting, Ini 4 Kategori Harta yang Dibidik
Meski demikian, penanganan aset tetap harus mengikuti dasar hukum dan prosedur yang berlaku. Hak kepemilikan serta perlindungan pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah juga harus dijamin.
UU Tidak Berlaku Surut, Prija Pertimbangkan Uji Materi
Ketentuan lain yang menjadi keberatan Prija adalah pemberlakuan UU Perampasan Aset yang tidak berlaku surut. Pasal 72 menyatakan perampasan aset berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU diberlakukan.
Artinya, tindak pidana yang terjadi sebelum aturan tersebut berlaku tidak dapat langsung diproses menggunakan mekanisme baru ini. Prija menilai pembatasan tersebut perlu dikaji lebih jauh, terutama untuk penelusuran kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan masa lalu.