Gedung DPRD Kota Batu Direkomendasikan Dibongkar, Ini Alasannya

Gedung DPRD Kota Batu Direkomendasikan Dibongkar, Ini Alasannya

‎Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso menunjukkan salah satu ruang DPRD yang Bocor -Istimewa -

BATU, DISWAYMALANG.ID- Gedung DPRD Kota Batu di Junrejo direkomendasikan untuk dibongkar dan dibangun kembali berdasarkan hasil uji forensik Universitas Brawijaya (UB) Malang dan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Rekomendasi tersebut muncul setelah ditemukan kemiringan pada struktur bangunan yang cukup signifikan.

‎Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Punjul Santoso mengatakan hasil uji forensik tersebut menjadi dasar kekhawatiran anggota dewan terhadap keamanan gedung yang dihuni 30 anggota dewan tersebut.

‎"Secara tampilan dari depan, saat kita melintas menuju Polres, gedung ini terlihat masih kokoh. Namun kenyataannya di dalam sangat memprihatinkan. Bocornya di mana-mana. Ruang pimpinan bocor, ruang fraksi, ruang-ruang rapat pun bocor semua," ujarnya, Jumat (20/11/2026).

BACA JUGA:Perda LP2B Batu Ditargetkan Rampung Desember, Sawah Bebas PBB

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan ‎kondisi tersebut kembali terlihat saat rapat pembahasan Peraturan Daerah nyaris terhenti akibat hujan. Pada hari itu, terdapat tiga Panitia Khusus (Pansus) yang sedang membahas materi penting. Yaitu Hari Jadi Kota Batu, Lambang Daerah, dan Penyelenggaraan Lingkungan Hidup.

Ketua Pansus, Febby Randria Ramadhani dari Partai Gerindra, bahkan menyampaikan kekhawatiran atap bangunan tiba-tiba ambruk.

‎"Beliau bertanya, siapa yang bertanggung jawab jika atap ini tiba-tiba ambruk? Dan itu bukan tanpa alasan," ujarnya.

BACA JUGA:Kerja Bakti Jurang Kalilanang Batu Antisipasi Banjir dan Longsor!

‎Punjul menjelaskan, kekhawatiran tersebut didasarkan pada hasil uji forensik UB dan UNAIR yang menunjukkan adanya kemiringan struktur bangunan. Rekomendasi dari hasil penelitian tersebut menyarankan agar gedung dibongkar dan dibangun kembali.

‎Namun, rencana tersebut urung terlaksana. Anggaran yang sudah disiapkan dalam APBD Tahun 2025 dibatalkan. Karena adanya perbedaan pandangan di masyarakat maupun pemangku kepentingan.

‎"Saat itu ada yang berpendapat, 'kan gedungnya masih bagus, kok mau dibongkar'. Akhirnya anggaran yang sudah disiapkan dalam APBD Tahun 2025 dibatalkan. Padahal kenyataannya sekarang, setiap hujan turun, kami sibuk mengepel dan menampung air di ruang kerja masing-masing," jelasnya.

BACA JUGA:Alih Fungsi LP2B di Batu Bisa Dipidana, Pemilik Wajib Tahu Aturan

‎Melihat kondisi yang semakin mendesak, Punjul berharap pada APBD Tahun 2027 Pemerintah Kota Batu kembali mengalokasikan dana untuk uji forensik terbaru. Pasalnya, hasil penelitian tahun 2025 dinilai sudah tidak berlaku dan perlu pembaharuan dari pihak berwenang.

‎"Kami tidak ingin menunggu sampai terjadi musibah. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, siapa yang bertanggung jawab. Kami ini wakil masyarakat, harusnya kami bekerja di gedung yang aman dan layak. Semoga ke depan solusi terbaik segera ditemukan," harap Punjul.

Sumber: