Perda LP2B Batu Ditargetkan Rampung Desember, Sawah Bebas PBB

Perda LP2B Batu Ditargetkan Rampung Desember, Sawah Bebas PBB

Wali Kota Batu Nurochman -Sholeh/Diswaymalang-

BATU, DISWAYMALANG.ID- Pemerintah Kota Batu menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada akhir Desember 2026.

‎Wali Kota Batu Nurochman mengatakan proses pengesahan saat ini masih menunggu masukan dari masyarakat melalui uji publik, perbaikan Ranperda, hingga harmonisasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

‎"Setelah uji publik kan nanti ada masukan apa saja dari masyarakat. Nah itu yang kemudian nanti akan disesuaikan di Ranperda itu. Setelah itu diperbaiki, ada harmonisasi ke Biro Hukum provinsi," ujarnya, Jumat (20/11/2026).

‎BACA JUGA:KTP-el dan Akta Lahir di Batu Tembus 99 Persen, KIA Tertinggal

‎Menurutnya, setelah harmonisasi dinyatakan selesai dan seluruh pasal serta rujukan hukumnya disetujui provinsi, Ranperda tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk disahkan. kemudian diundangkan menjadi Perda. Namun sebelumnya harus melalui rapat Paripurna DPRD.

‎"Setelah provinsi oke dengan seluruh pasal dan beberapa rujukan hukumnya, maka nanti akan diundangkan dan itu paripurna dulu, paripurna dulu kemudian kita undangkan sebagai Perda dan itu sudah bisa berlaku sebagai peraturan daerah," jelas pria yang akrab disapa Cak Nur itu.

‎Cak Nur mengakui, tahapan harmonisasi di provinsi menjadi titik yang cukup memakan waktu. karena antrean yang ada. Namun, Pemkot Batu akan mengawal proses tersebut agar bisa dipercepat.

‎BACA JUGA:Pemkot Batu Dorong UMKM Go Digital, Gandeng TikTok dan King Abdi

‎"Targetnya akhir tahun ini selesai. Kalau harmonisasi yang agak banyak di harmonisasi di provinsi karena antrean. Tapi nanti biar Pak Sekda bantu ngawal, ada komunikasi supaya ada percepatan," katanya.

‎Setelah Perda diundangkan, Lanjut Cak Nur, Pemkot Batu akan menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis pelaksanaannya. Perwali tersebut akan mengatur secara detail bentuk insentif bagi petani. Nanti pengampunya adalah Dinas Pertanian yang merumuskan.

‎"Ada kelanjutannya, yaitu peraturan wali kota yang mengatur teknis insentif itu diberikan seperti apa, setiap tahun kah atau 2 tahun sekali kah. Nah itu nanti detailnya ada di pedoman teknis, yaitu peraturan wali kota," urainya.

‎BACA JUGA:368 Pengendara di Batu Tercatat Tak Pakai Helm dalam 3 Bulan

‎Salah satu insentif yang disiapkan adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah di wilayah LP2B. Cak Nur menguraikan, di Perda itu memberikan landasan hukum ketika nanti pemerintah kota mengambil keputusan bahwa PBB tanah di wilayah LP2B.

‎"sawah di LP2B itu gratis PBB-nya. itu dasarnya adalah Perda. insentif merupakan kewajiban pemerintah kepada petani yang berkomitmen dan konsisten terhadap dunia pertanian," jelasnya.

Sumber: