Putusan MA Menjadi Latar Belakang Polemik
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan yang diunggah MA pada 11 November itu menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan pejabat terkait mencabutnya.
Dalam pertimbangannya, MA menyoroti dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut. Namun, pembatalan surat administrasi itu tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Proses pemberhentian tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Ini Tahapan yang Harus Dilalui DPR
Terkumpulnya 120 tanda tangan belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memakzulkan Gibran. Berdasarkan Pasal 210 dan 211 UU MD3, usulan HMP harus memenuhi persyaratan dokumen dan sekurang-kurangnya diajukan 25 anggota DPR.
BACA JUGA:Usulan Pemakzulan Gibran Diterima Puan, DPR Kaji Langkah Lanjutan
Selanjutnya, pimpinan DPR menyampaikan usulan dalam rapat paripurna dan membagikannya kepada seluruh anggota. Badan Musyawarah (Bamus) kemudian membahas serta menjadwalkan pembicaraan di rapat paripurna.
Agar usulan tersebut menjadi hak menyatakan pendapat DPR, rapat paripurna harus dihadiri sedikitnya dua pertiga jumlah anggota DPR dan memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dibawa melalui Bamus untuk diteruskan ke paripurna. Berdasarkan keterangan Saan pada Rabu (11/11), rapat paripurna terdekat dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
Jika DPR kemudian menyetujui pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, proses pemberhentian masih harus melewati tahapan berikutnya.
Pasal 7B UUD 1945 mengatur DPR terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Pengajuan ke MK membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna dengan kuorum minimal dua pertiga dari seluruh anggota.
MK wajib memutus perkara paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang paripurna dengan kuorum dan persyaratan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, 120 tanda tangan menjadi awal proses politik dan konstitusional, bukan keputusan akhir pemberhentian. Nasib usulan tersebut masih bergantung pada tahapan pembahasan di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR apabila proses berlanjut.