Gibran Berniat Mundur, Ini Mekanisme Penggantian Wapres Indonesia

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo menjelaskan, keinginan mundur itu muncul di tengah dinamika hukum yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran. Namun, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada pernyataan bahwa pengunduran diri Gibran telah resmi berlaku atau jabatan Wakil Presiden telah dinyatakan kosong.

Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut.

Jika pengunduran diri benar-benar berlaku dan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisian posisi tersebut tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Konstitusi mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wapres pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden.

BACA JUGA:120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, Ini Tahapannya

Mekanisme Penggantian Wapres

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon. Namun, keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang pemilihan. Presiden tidak dapat menetapkan sendiri satu orang sebagai Wapres definitif tanpa proses tersebut.

Dua nama yang diajukan Presiden selanjutnya diproses sesuai tata tertib MPR. Calon harus memenuhi persyaratan dan menyampaikan kesiapan untuk mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.

MPR Menentukan Wapres Pengganti

Dalam sidang paripurna, anggota MPR memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden. Berdasarkan tata tertib MPR, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Hasil pemilihan kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Wapres terpilih selanjutnya dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

BACA JUGA:Gibran Minta Uji Dokumen Pendidikan Lewat PTUN, Prabowo Merespons

Ketentuan mengenai pemilihan tersebut juga mengatur kemungkinan apabila kedua calon memperoleh jumlah suara sama. Karena itu, proses pemilihan tidak sekadar penunjukan atau kesepakatan politik di luar sidang, tetapi harus mengikuti prosedur resmi lembaga negara.

Sumber: harian disway dan berbagai sumber lain