Gibran Minta Uji Dokumen Pendidikan Lewat PTUN, Prabowo Merespons

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk menguji keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Permintaan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Prasetyo menjelaskan, permintaan Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya akan ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemerintah, kata dia, menghormati langkah hukum yang ingin diambil Wapres.

"Bapak Wakil Presiden di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta.

BACA JUGA:PKB: Gibran Mundur atau Dicopot, Tetap Harus Lewat Sidang DPR

Prabowo Beri Saran kepada Gibran

Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Prasetyo sekaligus membantah kabar bahwa Presiden menolak niat pengunduran diri yang disampaikan wakilnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut belum berarti Prabowo telah menerima pengunduran diri Gibran. Pada Selasa sore, Prasetyo menegaskan Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan belum resmi mengundurkan diri.

Polemik Dokumen Pendidikan Berlanjut

Permintaan Gibran menempuh jalur PTUN muncul setelah rangkaian proses hukum terkait dokumen pendidikannya. Salah satu perkembangan penting terjadi pada 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

BACA JUGA:Usulan Pemakzulan Gibran Diterima Puan, DPR Kaji Langkah Lanjutan

Dalam putusannya, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019. Putusan tersebut juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan itu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.

Karena itu, penting membedakan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan dari status jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Hingga Selasa (10/11/2026), Istana menyatakan Gibran masih menjabat dan tetap menjalankan tugasnya.

Sumber: disway