JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Langkah politik untuk mengevaluasi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (11/11/2026). Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menindaklanjuti polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang pernah digunakan Gibran dalam proses pencalonan wakil presiden.
Dokumen usulan diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurizal. Penandatangan berasal dari delapan fraksi, yakni PKS, NasDem, PKB, Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan PAN. Meski jumlah pengusul telah melampaui batas minimal, usulan tersebut masih harus melewati pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme DPR.
PKS Terbanyak, Ini Sebaran 120 Pengusul
Saan Mustopa mengonfirmasi terdapat 120 tanda tangan anggota DPR yang mendukung pengajuan HMP. Jumlah tersebut tersebar di seluruh delapan fraksi yang ada di parlemen.
PKS menjadi fraksi dengan jumlah penandatangan terbanyak, yakni 28 anggota. Berikutnya NasDem menyumbang 19 anggota, sedangkan PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota.
BACA JUGA:Roy Suryo Desak Gibran Segera Buktikan Niat Mundur dari Wapres RI
PDI Perjuangan tercatat mengirimkan 14 penandatangan. Sementara Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota serta PAN satu anggota.
"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujar Saan.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto menyatakan seluruh 110 anggota fraksinya sepakat menempuh jalur konstitusional melalui HMP. Namun, dalam dokumen yang diserahkan kepada pimpinan DPR pada 11 November, jumlah anggota PDIP yang tercatat menandatangani usulan sebanyak 14 orang. Angka tersebut merupakan jumlah penandatangan yang tercatat, bukan keseluruhan anggota yang disebut mendukung sikap fraksi.
Apa Dasar Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat?
Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menjelaskan, pengajuan HMP berlandaskan Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyampaikan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.
BACA JUGA:Gibran Minta Uji Dokumen Pendidikan Lewat PTUN, Prabowo Merespons
Para pengusul menilai polemik dokumen pendidikan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Khozin menyebut proses tersebut berpotensi berujung pada usulan pemberhentian wakil presiden apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi.
"Pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden," kata Khozin.