Mahfud MD Sarankan Gibran Mundur, Singgung Soeharto dan Gus Dur

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya memilih mengundurkan diri apabila memang berniat mengakhiri jabatannya. Menurut Mahfud, pilihan tersebut lebih efisien daripada menempuh proses pemakzulan atau impeachment yang melibatkan tahapan politik dan konstitusional. Pandangan itu disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya pada Selasa, 10 November 2026, di tengah polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Mahfud mengaku memperoleh informasi mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan dua hal, yakni keinginan untuk mundur dari jabatan wakil presiden dan permintaan kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya.

Mahfud memandang kedua hal itu sebagai langkah yang memiliki sisi positif. Namun, ia lebih menekankan pilihan pengunduran diri karena dinilai dapat menghindari perdebatan politik yang berlarut-larut.

"Pertama, bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment," kata Mahfud.

Ia berpendapat, tujuan akhir pemakzulan adalah memberhentikan pejabat dari jabatannya. Karena itu, apabila pengunduran diri dilakukan secara sukarela, proses pemberhentian tidak perlu ditempuh melalui mekanisme pemakzulan.

Mahfud menyebut pilihan tersebut lebih cepat dan efisien dibandingkan proses politik yang panjang. Meski demikian, pernyataan itu merupakan pandangan Mahfud, bukan keputusan atau kepastian bahwa Gibran telah resmi mengundurkan diri.

Mahfud Mengingatkan Peristiwa Soeharto pada 1998

Untuk memperkuat argumentasinya, Mahfud mengajak publik mengingat peristiwa berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Ketika tekanan politik dan demonstrasi mahasiswa semakin besar, Ketua DPR/MPR saat itu, Harmoko, menyampaikan sikap pimpinan DPR agar Soeharto mempertimbangkan pengunduran diri. Situasi tersebut kemudian berujung pada keputusan Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

Mahfud mengingat kembali bagaimana desakan pengunduran diri itu muncul sebelum rencana Sidang Istimewa MPR untuk membahas pemberhentian presiden.

Menurut Mahfud, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pengunduran diri dapat menjadi jalan penyelesaian ketika jabatan yang dipersoalkan pada akhirnya memang harus ditinggalkan.

Ia juga menyinggung perdebatan mengenai kewajiban Soeharto menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR sebelum mundur.

Dalam penjelasannya, Mahfud mengingat argumentasi Yusril Ihza Mahendra yang mempertanyakan manfaat proses pertanggungjawaban apabila hasil akhirnya tetap berupa pengunduran diri.

Logika tersebut, menurut Mahfud, relevan untuk melihat polemik yang sedang dihadapi Gibran. Ia tidak ingin persoalan pengunduran diri dan pemakzulan justru menghabiskan waktu serta energi politik.

Sumber: disway dan berbagai sumber lain