Ia membandingkannya dengan Batam, yang menurut angka yang disampaikannya memiliki hampir 70 persen pekerja di sektor formal. Meski demikian, formalitas pekerjaan saja tidak cukup apabila pembangunan industri tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Bima juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada pola pembangunan lama ketika teknologi dan kebutuhan masyarakat terus berubah. Ia menguraikan tiga konsep risiko masa depan, yakni used future, default future, dan disowned future, untuk menggambarkan penggunaan pola lama, pembiaran persoalan, serta pengorbanan kepentingan jangka panjang akibat kesalahan menentukan prioritas.
Kampus Didorong Hasilkan Solusi Kebijakan
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya Prof Widodo menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Para Peserta The Fifth International Conference of Public Administration and Governance (ICOPAC) 2026 yang digelar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB)--halim/diswaymalang.id
Menurut Widodo, AI dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, pemrosesan perizinan, pemeriksaan anggaran, hingga pengambilan keputusan. Namun, penggunaan teknologi tetap harus disertai pengawasan dan tanggung jawab manusia.
“AI tidak membuat administrasi menjadi kurang penting. Sebaliknya, AI membuat keberadaan administrator yang kompeten menjadi semakin penting,” tegasnya.
Ia menambahkan, perkembangan AI juga meningkatkan kebutuhan terhadap kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan yang etis, dan verifikasi informasi untuk mengantisipasi penyebaran informasi palsu.
BACA JUGA:Bantuan Beras 30 Kg untuk 33,2 Juta Keluarga Berlanjut, Ini Jadwal Alokasi Oktober-Desember
Sementara itu, Dekan FIA UB Prof Dr Hamidah Nayati Utami menyampaikan bahwa ICOPAC menjadi ruang kolaborasi lintas disiplin untuk membahas tantangan administrasi publik, administrasi pendidikan, serta ilmu perpustakaan dan informasi.
Konferensi yang diselenggarakan sejak 2022 tersebut diharapkan memperkuat jejaring akademik internasional dan menghasilkan rekomendasi berbasis penelitian untuk menjawab persoalan tata kelola pemerintahan.
Melalui forum ini, perguruan tinggi didorong tidak hanya mengembangkan teori, tetapi juga menghadirkan hasil riset dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan publik.
Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, menurut pesan yang mengemuka dalam konferensi tersebut, membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Kualitas pekerjaan, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola yang akuntabel, dan kelestarian lingkungan juga menjadi faktor penentu keberlanjutan pembangunan.