Klir Sudah, Menteri Keuangan Pastikan KIP-K, Beasiswa Dosen, juga LPDP Tidak Terkena Dampak Efisiensi

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID--Polemik tentang efisiensi anggaran juga akan berdampak terhadap program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa dosen, harusnya berakhir. Ini setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa program KIP tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan anggaran.

"Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat, 14 Februari 2025.

Adapun jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp14.698.000.000 (triliun).

Anggaran tersebut, ditegaskan Menkeu, tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi."Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," jelas dia.

Sebelumnya memang muncul kabar bahwa anggaran program KIP, khususnya KIP Kuliah akan berkurang karena Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) juga harus melakukan efisiensi anggaran. Menteri Diktisaintek menyebut termasuk akan kena dampak efisiensi adalah anggaran untuk KIP Kuliah dan beasiswa dosen. 

BACA JUGA:Bahaya! Gara-Gara Efisiensi Anggaran Mendiktisaintek Warning UKT Bisa Naik

Sebelum ini, juga sudah ada bantahan soal pengurangan anggaran untuk KIP Kuliah dan beasiswa dosen. Yakni, dari Kepala Komunikasi Presiden yang menyatakan bahwa dana untuk program-program tersebut tidak termasuk yang kena efisiensi.

BACA JUGA:Istana Bantah UKT. KIP-K dan Beasiswa Dosen Terdampak Efiisiensi Anggaran

Beasiswa Lain Juga Aman

Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan.

Sedangkan bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi, menurut Menkeu akan mengikuti ketentuan  efisiensi kementerian/lembaga. Yang menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya akan dilakukan efisiensi.

Sehingga perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. “Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut,” ujar Menkeu. (*)

Sumber: