DPR Bentuk Tim Awasi Penulisan Ulang Sejarah untuk Cegah Ada Fakta Sejarah Yang Tidak Dihargai

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan diawasi secara ketat oleh.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Lembaga legislatif nasional bahkan secara resmi membentuk tim supervisi untuk melalukan pengawasan terhadap proses tersebut.

Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran akan potensi penghilangan atau pengaburan fakta sejarah dalam dokumen resmi negara. Dia menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah Indonesia. 

Puan juga menekankan bahwa sejarah adalah fondasi penting bagi identitas bangsa dan tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kelompok tertentu. "Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati," kata Puan dalam keterangan tertulisnya,  Selasa (8/7).

Polities dari PDI Perjuangan ini menyatakan,  penulisan sejarah harus dilakukan secara objektif, transparan, dan inklusif. Agar, tidak ada pihak yang merasa tersisih dari catatan sejarah bangsa.

"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," ucapnya.

BACA JUGA:Tujuh Fraksi DPRD Kota Malang Setujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Anggaran Siap Dimanfaatkan

Hasil Konsultasi

Terpisah, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pembentukan tim ini dilakukan setelah dilakukan serangkaian konsultasi dengan Ketua DPR serta pimpinan DPR lainnya.

"Prembentukan tim supervisi penulisan ulang sejarah ini, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR," ujarnya.

Dasco menambahkan bahwa tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas ini akan melibatkan anggota dari Komisi III dan Komisi X DPR. Kedua komisi ini, masing-masing yang membidangi hukum serta pendidikan dan kebudayaan, diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan profesional dan objektif.

Menurut dia, tim ini akan melibatkan Komisi III yang fokus pada aspek hukum, serta Komisi X yang berfokus pada pendidikan dan kebudayaan.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan terus berjalan meskipun mendapatkan penolakan dan kritik dari sejumlah pihak.  Termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Fadli menekankan pentingnya melanjutkan penulisan sejarah sebagai bagian dari amanat bangsa.

"Masa sejarah kita hentikan? Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah," kata Fadli awal Juli lalu.

Penulisan sejarah ini dikerjakan oleh tim sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia, yang menurut Fadli telah menyelesaikan 70–80 persen pekerjaan. Adapun penulisan sejarah dibagi dalam tiga wilayah besar: barat, tengah, dan timur Indonesia."Tapi belum tahu, nanti kita lihat,"ujarnya saat ditanya soal perkembangan terkini proyek tersebut. (*)

Sumber: