Ujung-ujungnya APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp1,2 T per Tahun

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat menolak utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh dibebankan ke APBN dan meminta diselesaikan lewat jalur BUMN, ujung-ujungnya APBN juga akhirnya yang bayar. Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan pembayaran utang senilai Rp1,2 triliun per tahun itu akan menggunakan APBN.

“Iya, pakai APBN,” kata Prasetyo singkat kepada awak media, Selasa, 10 Februari 2026, usai menghadiri konferensi pers stimulus Ramadan dan Idul Fitri yang digelar di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Prasetyo menjelaskan, saat ini pemerintah masih memfinalisasi teknis pelunasan utang kereta cepat Whoosh. Proses pembahasan dilakukan melalui sejumlah rapat lintaskementerian dan lembaga untuk memastikan skema pembayaran tidak mengganggu stabilitas fiskal negara.

BACA JUGA:Purbaya Kekeh Tak Mau Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Tunggu Arahan Presiden!

Ia menambahkan, proses negosiasi dan pembicaraan teknis pelunasan utang tersebut kini dipimpin oleh Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani. Menurut Prasetyo, Danantara menjadi pihak yang mengoordinasikan pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait.

“Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara. Jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ujar Hadi.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Bobby Rasyidin juga menyampaikan bahwa persoalan pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung telah disepakati dan dinyatakan selesai. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan atas penyelesaian kewajiban tersebut. “Sudah, sudah beres kan. Waktu itu Presiden sudah bilang, sudah beres,” kata Bobby saat dikonfirmasi.

BACA JUGA:KPK Sebut Penyelidikan Dugaan Mark Up Anggaran Whoosh Masih Berproses

Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung mencapai Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen pendanaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank dengan tingkat bunga sebesar 2 persen per tahun.

Total nilai investasi proyek Whoosh tercatat mencapai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat, lebih besar dibandingkan target awal sebesar 6 miliar dolar AS. Dengan demikian, proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp20,05 triliun.

Pembayaran cost overrun tersebut dirancang dengan skema 60 persen dan 40 persen. Sebesar 60 persen atau sekitar 720 juta dolar AS menjadi tanggung jawab konsorsium Indonesia, sedangkan 40 persen atau 480 juta dolar AS ditanggung oleh konsorsium China.

BACA JUGA:Banggar DPR: Kasus Whoosh Tak Jadi Alasan Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menolak utang Whoosh dibebankan ke APBN dan hal itu didukung kalangan DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan, tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas.

“Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030. Bahkan, Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” papar  Anis Byarwati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Berdasar informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut pada 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun.

BACA JUGA:Pemerintah Cari Skema Baru Pembayaran Utang Whoosh, Pertimbangkan Minta Kelonggaran Waktu

“Kereta Cepat menurut data BPS, hanya ramai saat-saat liburan saja, padahal biaya investasi sangat tinggi, lalu harus menanggung operasional yang tidak kecil,” ungkapnya.

Sumber: harian.disway.id