JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengintegrasikan pengukuran status gizi untuk memantau langsung dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengukuran tinggi dan berat badan (antropometri) para penerima MBG direncanakan dilakukan secara berkala, yaitu enam bulan sekali.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada penyaluran makanan, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan utamanya. Yaitu perbaikan gizi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pengukuran status gizi ini akan diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan di lingkungan sekolah. Pengukuran berkala setiap enam bulan dinilai sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan internasional, seperti UNICEF dan WHO.
"Di luar itu kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program, tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya," ujar Menkes Budi, saat konferensi pers, Kamis, 2 Oktober 2025.
"Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa," tambahnya.
Dengan integrasi ini, data hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak akan terkumpul secara terpusat. Data tersebut diharapkan dapat menjadi alat ukur keberhasilan program MBG yang lebih terukur.
Data By Name, By Address untuk Feedback Kebijakan
Menkes Budi menambahkan bahwa data yang terkumpul akan sangat membantu dalam memberikan umpan balik (feedback) yang akurat kepada BGN.
"Karena datanya kan sudah satu. Sehingga bisa membantu juga by name, by address untuk memberikan feedback ke teman-teman di BGN," tambahnya.
Melalui data yang detail ini, pemerintah dapat membandingkan progres gizi anak-anak yang telah menerima MBG dengan yang belum, sehingga perbaikan kebijakan di masa depan dapat dilakukan secara tepat sasaran, terutama untuk wilayah dan kelompok sasaran tertentu yang membutuhkan intervensi gizi lebih lanjut.
Selain pengukuran berkala, Kemenkes juga berencana menambahkan indikator progres MBG pada CKG serta mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG guna mengatasi isu keracunan yang marak terjadi.
Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan MBG sebagai program yang terukur dan memiliki dampak nyata pada kesehatan anak bangsa.
"Kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan sertifikasi laik higiense dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses HACCP, yaitu untuk prosesnya terutama terkaitan dengan standar gisi dan manajemen resikonya. Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari Halal," pungkas Menkes Budi.