Jakarta, Diswaymalang.id – Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti adanya dugaan praktik nepotisme dalam proses rekrutmen karyawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), salah satu unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025, Muazzim meminta agar 47 karyawan SPPG dipilih dari kalangan profesional dan kompeten, bukan berdasarkan hubungan keluarga.
Muazzim mengungkapkan adanya laporan terkait satu unit SPPG yang seluruh karyawannya merupakan keluarga dari pengelola. Ia mencontohkan bahwa dalam kasus tersebut, posisi-posisi penting diisi oleh anak, istri, hingga keponakan pengelola unit tersebut.
"Karena saya lihat juga ada di satu SPPG, dia merekrut anaknya, istrinya, keponakannya. Jadi yang menjadi karyawan di SPPG itu hanya keluarganya saja," kata Muazzim dalam rapat.
BACA JUGA:Semua Dapur MBG di Kota Batu Belum Kantongi Sertifikat Higiene, Pemkot Target Rampung Oktober
Sementara itu, anggota Komisi IX lainnya, Irma Suryani Chaniago, menyoroti perlunya kejelasan dalam struktur pembagian tugas di tubuh BGN. Ia mengkritik kurangnya koordinasi antarpejabat dalam menjalankan program MBG yang melibatkan berbagai pihak.
"Sekarang sudah ada tiga wakil (di BGN), dari tiga wakil ini siapa yang mempertanggungjawabkan apa? Ini perlu dijelaskan," kata Irma.
Irma menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak akan berjalan optimal apabila tidak ada kejelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pejabat di BGN. "Bagaimana kami bisa melakukan kontrol kalau kami enggak tahu kerjanya Bapak Ibu ini apa saja, fungsi dari tanggung jawab Bapak-Bapak yang ada di depan hari ini apa saja tuh kami enggak tahu," tegasnya.
BACA JUGA:Dinkes Daerah Diminta Percepat Penerbitan Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi untuk SPPG