Ia turut mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian HAM, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Langkah itu diperlukan agar praktik serupa tidak diterapkan di sekolah lain.
“Jangan sampai atas nama kedisiplinan, kita justru mengajarkan anak bahwa tubuh dan kehormatannya boleh diperiksa oleh siapa saja yang memiliki kewenangan. Sekolah harus mendidik, bukan mempermalukan,” tutup Mafirion.
Berawal dari Pengaduan Siswi kepada Wali Kota
Kasus pemeriksaan menstruasi tersebut mencuat setelah seorang siswi SMP di Surabaya menyampaikan pengaduan melalui kanal Lapor Cak Eri kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Persoalan bermula ketika siswi tidak mengikuti salat Zuhur berjemaah karena mengaku sedang menstruasi. Untuk memastikan alasan tersebut, muncul prosedur pemeriksaan yang kemudian dipersoalkan karena menyentuh ranah pribadi anak.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, pemeriksaan awal dilakukan dengan meraba bagian luar rok. Namun, sejak 30 Oktober 2026, seorang guru disebut meminta siswi mengangkat rok dan sedikit menurunkan celana dalam untuk memeriksa pembalut serta bercak darah.
Pihak sekolah mengakui metode tersebut keliru. Praktik itu kemudian dihentikan dan guru yang bersangkutan mendapatkan teguran.
Wali Kota Surabaya bersama Dinas Pendidikan juga melakukan evaluasi. Pemerintah kota menyiapkan surat edaran sebagai pedoman bagi sekolah negeri agar menjaga privasi peserta didik dan melibatkan orang tua dalam kebijakan yang berkaitan dengan kondisi pribadi anak.
Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur turut menilai pemeriksaan fisik tersebut bermasalah karena berpotensi melanggar privasi serta menimbulkan rasa malu maupun trauma.
Kasus ini kembali mengingatkan bahwa penerapan disiplin di sekolah harus tetap menghormati hak anak. Pemeriksaan yang menyangkut kondisi biologis dan bagian pribadi tubuh siswi tidak semestinya dilakukan melalui prosedur yang mempermalukan atau menghilangkan rasa aman mereka.