JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Praktik pemeriksaan menstruasi terhadap siswi di salah satu SMP di Surabaya menuai kecaman dari parlemen. Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PKB Mafirion Syamsuddin Rogo menilai tindakan tersebut telah memasuki wilayah pribadi anak dan berpotensi merendahkan martabat peserta didik.
Sorotan itu muncul setelah terungkap adanya pemeriksaan fisik terhadap siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur berjemaah dengan alasan sedang menstruasi. Pemeriksaan tersebut dilaporkan dilakukan dengan meminta siswi mengangkat rok dan sedikit menurunkan celana dalam untuk memastikan keberadaan pembalut serta bercak darah.
Mafirion menegaskan, sekolah tidak boleh menjadikan tubuh anak sebagai alat untuk menguji kejujuran ataupun kepatuhan terhadap aturan. Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran tata tertib, melainkan menyangkut hak asasi manusia, perlindungan anak, privasi, dan kehormatan peserta didik.
“Kalau benar pemeriksaan dilakukan dengan meminta siswi mengangkat rok dan menurunkan celana dalam, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi dan martabat anak. Tubuh anak bukan objek pemeriksaan untuk menguji kejujuran atau kedisiplinan,” tegas Mafirion melalui keterangan persnya.
Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap privasi dan kehormatan setiap warga negara telah dijamin konstitusi. Mafirion merujuk Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain itu, ia menyinggung ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54, yang mengatur hak anak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang membahayakan di lingkungan pendidikan.
“Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru menjadi tempat yang membuat anak merasa terancam, malu, dan kehilangan rasa aman terhadap tubuhnya sendiri,” ujarnya.
DPR Minta Pemeriksaan Fisik Dihentikan
Mafirion menolak alasan kedisiplinan maupun kewajiban beribadah digunakan untuk membenarkan pemeriksaan terhadap bagian intim siswi. Ia menilai pendidikan kejujuran semestinya dilakukan melalui komunikasi, pembentukan karakter, dan keteladanan.
“Kejujuran harus dibangun melalui pendidikan karakter, komunikasi, dan keteladanan. Bukan dengan pemeriksaan fisik yang memasuki wilayah paling pribadi seorang anak,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar siswi SMP masih berusia anak. Karena itu, setiap kebijakan sekolah harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik, termasuk menjaga keamanan fisik dan kondisi psikologis mereka.
Mafirion meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Surabaya tidak berhenti pada penghentian prosedur pemeriksaan tersebut. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan sekolah dan pemeriksaan terhadap pihak yang menetapkan maupun menjalankan prosedur itu.
Ada sejumlah langkah yang menurutnya perlu segera dilakukan. Pertama, menghentikan seluruh bentuk pemeriksaan fisik terhadap organ intim siswi untuk membuktikan menstruasi.
Kedua, mengevaluasi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam penetapan prosedur tersebut. Ketiga, memberikan pendampingan psikologis serta perlindungan kepada siswi yang merasa dirugikan.
Keempat, memastikan tidak ada intimidasi maupun tindakan balasan terhadap siswi yang berani menyampaikan keberatan atau pengaduan.