Sebelumnya, Bareskrim mengungkap telah memeriksa 59 saksi dalam penyidikan perkara dugaan makar. Pemeriksaan dilakukan sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.
Empat orang yang telah menjadi tersangka dalam perkara penyadapan ilegal juga diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan makar. Pemeriksaan terhadap mereka tidak serta-merta menjadikan keempatnya tersangka dalam perkara makar.
Empat Jenderal Terseret Perkara Penyadapan Ilegal
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
BACA JUGA:Viral Daftar 43 Nama Diduga Disadap, Ini Fakta Terbaru Polri 2026
Keempatnya dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan, akses ilegal, dan pengelolaan informasi elektronik sebagaimana disebutkan dalam konstruksi perkara penyadapan.
Perkembangan perkara juga menyebut adanya dugaan korban penyadapan lain selain Presiden Prabowo. Mereka disebut berasal dari kalangan pejabat pemerintah, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Meski demikian, dugaan keterlibatan seseorang maupun kelompok dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Status tersangka dalam perkara penyadapan juga harus dibedakan dari status hukum dalam penyidikan dugaan makar.
KUHP Baru Mengatur Tahapan Perbuatan Pidana
Pernyataan Yusril mengenai tahapan makar berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
KUHP baru mengatur sejumlah bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan tindak pidana. Ketentuan tersebut membuat penyidik perlu menguraikan secara cermat tahapan perbuatan serta kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan.
Namun, adanya dugaan perencanaan atau penggunaan perangkat penyadapan tidak otomatis membuktikan terjadinya makar. Penyidik tetap harus menunjukkan unsur tindak pidana yang relevan, hubungan antara perbuatan dan tujuan yang dituduhkan, serta alat bukti yang mendukung.
Karena itu, hasil gelar perkara bersama Kejaksaan Agung menjadi salah satu tahapan penting untuk menguji konstruksi hukum yang disusun Bareskrim.
Publik kini menunggu penjelasan resmi aparat mengenai hasil pendalaman tersebut, termasuk apakah bukti yang terkumpul cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo.