Yusril: Penyadapan Prabowo Diduga untuk Lumpuhkan Pemerintah RI

Yusril: Penyadapan Prabowo Diduga untuk Lumpuhkan Pemerintah RI

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.---

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan perkara tersebut menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan upaya melumpuhkan pemerintahan.

Yusril menilai penyidik tidak cukup hanya mengungkap siapa yang menggunakan perangkat penyadapan. Aparat juga harus menelusuri tujuan operasi, pihak yang merancang, pelaksana di lapangan, hingga kemungkinan adanya aktor intelektual di baliknya.

Menurut dia, rangkaian peristiwa tersebut perlu diperiksa secara utuh untuk mengetahui apakah tindakan penyadapan memiliki kaitan dengan dugaan tindak pidana makar.

"Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," kata Yusril seperti dikutip Antara, Kamis (19/11/2026).

Yusril Minta Penyidik Telusuri Aktor di Balik Penyadapan

Yusril menegaskan, penyidikan tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan personel internal Kepolisian. Jika ditemukan bukti yang relevan, pemeriksaan dapat berkembang kepada pihak di luar institusi tersebut, termasuk kalangan politik maupun birokrasi pemerintahan.

BACA JUGA:Tersangka Penyadapan Prabowo Bertambah 1 Jenderal, Siapa Pemesan?

Baginya, pengungkapan dugaan makar harus menjawab tiga hal penting, yakni siapa yang menyusun rencana, siapa yang menjalankan, dan siapa yang mengendalikan operasi tersebut.

Karena itu, dugaan pengguna akhir atau end user perangkat penyadapan juga perlu ditelusuri lebih mendalam. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya disebut dalam perkembangan penyidikan terkait dugaan penggunaan perangkat tersebut.

Namun, Yusril menekankan perlunya pembuktian mengenai tujuan pemanfaatan alat penyadapan dan hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ia menyebut perkara ini sebagai kasus luar biasa. Menurut Yusril, dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Kepolisian dalam perkara yang berkembang ke arah makar merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara menyeluruh.

Pemerintah, kata dia, menginginkan proses hukum berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.

Bareskrim Belum Tetapkan Tersangka Makar

Di sisi lain, Bareskrim Polri masih mengumpulkan dan menguji bukti untuk memastikan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana makar. Perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi hingga Jumat (20/11/2026) belum ada tersangka yang diumumkan khusus untuk perkara makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro sebelumnya menyatakan penyidik perlu mengonstruksi perkara melalui gelar internal dan pembahasan bersama jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung.

Agenda ekspose bersama Kejagung yang semula direncanakan berlangsung Jumat, 20 November 2026, kemudian ditunda hingga pekan depan. Penundaan tersebut membuat penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar belum dapat dipastikan.

Sumber: harian disway