Wakil Presiden pengganti tidak memperoleh masa jabatan baru selama lima tahun. Ia menjalankan tugas untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berlangsung.
Aturan ini menjaga kesinambungan pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, seluruh mekanisme tersebut baru berjalan apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi. Pernyataan niat mengundurkan diri yang disampaikan kepada Presiden belum dengan sendirinya membuat jabatan Wakil Presiden menjadi kosong.
Dengan demikian, perkembangan mengenai posisi Gibran masih perlu dilihat dari keputusan resmi berikutnya. Jika pengunduran diri menjadi efektif, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar konstitusional untuk memilih penggantinya.