Selain Soeharto, Mahfud mengangkat pengalaman Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001.
Ia menyinggung fasilitas yang tetap diterima mantan presiden setelah tidak lagi menjabat. Contoh tersebut digunakan untuk menjelaskan pandangannya bahwa persoalan berhenti atau diberhentikan dari jabatan tidak harus membuat perdebatan politik semakin panjang.
Mahfud juga mengingatkan bahwa persoalan pemberhentian jabatan berbeda dengan pertanggungjawaban pidana.
Seseorang yang tidak lagi menjabat bukan berarti otomatis terbebas dari proses hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana. "Ini hukum tata negara. Kalau hukum pidana kan lain," ujarnya.
Dengan demikian, pengunduran diri tidak dapat dipahami sebagai cara untuk menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Proses pidana tetap memiliki jalur dan ketentuan tersendiri.
Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden?
Pandangan Mahfud tersebut perlu dibedakan dari mekanisme pemberhentian yang diatur dalam konstitusi. Pasal 7A UUD 1945 menyatakan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden maupun wakil presiden.
Prosesnya tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan politik. Pasal 7B mengatur DPR terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, usul pemberhentian diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Sementara itu, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua persoalan yang perlu dibedakan dari sisi prosedur ketatanegaraan, meskipun keduanya dapat berujung pada berakhirnya masa jabatan.
Polemik Ijazah Gibran Menjadi Latar Belakang
Pernyataan Mahfud muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019.
Putusan MA itu diketok pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada 10 November 2026. Dalam amar putusannya, MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyatakan ingin memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan setelah keduanya bertemu.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan berbeda mengenai kemungkinan upaya hukum lanjutan. Yusril menyebut putusan MK dan MA terkait persoalan tersebut bersifat final dan mengikat.