Slamet diduga menyetujui permintaan tersebut. Namun, upaya penghapusan data elektronik itu tidak menghentikan pengusutan perkara karena penyidik masih menemukan jejak aktivitas melalui pemeriksaan digital.
Penyadapan Diduga Berlangsung sejak 2025
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang berlangsung selama periode 2025 hingga 2026.
Dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan bahwa sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.
Penyadapan tersebut diduga tidak berkaitan dengan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
Bareskrim menyebut sasaran aktivitas tersebut bukan hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Untuk mendalami perkara, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengamankan barang bukti elektronik. Di antaranya 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Pengungkapan perkara ini menjadi serius karena menyangkut dugaan penggunaan perangkat negara di luar mekanisme hukum yang berlaku.
Mahfud MD Singgung Dugaan Hasil Sadapan Mengalir ke Solo
Di tengah perkembangan penyidikan, pertanyaan mengenai pihak yang menerima hasil penyadapan justru semakin mengemuka.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyinggung dugaan bahwa produk analisis dari hasil penyadapan tersebut sampai ke Solo, Jawa Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Rabu, 4 November 2026.
Mahfud menyebut informasi yang beredar mengenai aliran hasil penyadapan perlu dibuktikan melalui proses hukum. Ia juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan dinamika politik yang lebih luas.
Meski demikian, dugaan pengiriman hasil penyadapan ke Solo belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum. Penyidik masih harus memastikan apakah informasi tersebut benar, siapa penerimanya, serta bagaimana informasi itu digunakan.
Pernyataan Mahfud tersebut menambah perhatian publik terhadap kemungkinan adanya pihak di luar pelaksana penyadapan yang memperoleh keuntungan dari informasi hasil intersepsi.
PDIP Minta Pengguna Hasil Sadapan Diungkap