Selain FLPP, pemerintah juga mendorong kemudahan bagi MBR dalam proses pembangunan dan kepemilikan rumah. Di daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut, kemudahan dapat mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai ketentuan yang berlaku.
Peningkatan target bedah rumah dan penyaluran rumah subsidi menjadi dua jalur berbeda dalam agenda perumahan nasional. Bedah rumah berfokus memperbaiki hunian yang tidak layak, sedangkan FLPP membantu masyarakat memperoleh rumah melalui pembiayaan bersubsidi. Keduanya membutuhkan pengawasan dan koordinasi agar target pemerintah dapat tercapai serta bantuan tepat sasaran.