JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Pemerintah memperbesar program perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026. Targetnya mencapai 400.000 unit, hampir sembilan kali lipat dibandingkan target 45.000 unit pada 2025.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut peningkatan target itu sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan rumah masyarakat.
Namun, besarnya target juga menuntut percepatan pelaksanaan di daerah. Kementerian PKP mencatat realisasi program bedah rumah mencapai 221.783 unit atau 55,59 persen dari target per 12 Oktober 2026. Artinya, masih ada pekerjaan untuk mengejar sisa target hingga akhir tahun.
Progres Bedah Rumah dan Kendala Pelaksanaan
Kementerian PKP terus mendorong pemerintah daerah mempercepat program bedah rumah. Sejumlah kendala yang menjadi perhatian meliputi verifikasi calon penerima bantuan, ketersediaan tenaga kerja, serta penyelesaian pembangunan rumah.
Pemerintah juga menyederhanakan tahapan pelaksanaan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Penyederhanaan itu memangkas proses dari 24 tahapan menjadi 10 tahapan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Penentuan penerima bantuan tetap menjadi bagian penting. Pemerintah menegaskan bahwa rumah yang diperbaiki harus memenuhi kriteria dan bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian layak.
Target Rumah Subsidi FLPP Capai 350.000 Unit
Selain memperbaiki rumah yang sudah ada, pemerintah memperluas kepemilikan rumah baru melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat mengakses kredit pemilikan rumah subsidi.
Untuk 2026, pemerintah menetapkan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah subsidi. Berdasarkan data BP Tapera per 19 Oktober 2026, realisasinya mencapai 184.342 unit atau 52,67 persen dari target tahunan.
Pemerintah juga mencatat potensi permintaan sebanyak 39.830 unit yang masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit. Selain itu, tersedia 28.208 unit rumah subsidi. Percepatan pembangunan, kesiapan lahan, sertifikasi, dan proses akad menjadi sejumlah faktor penting untuk meningkatkan penyaluran.
Akad Massal 71.000 Rumah Subsidi di Malang
Kementerian PKP merencanakan akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penyaluran FLPP menjelang akhir tahun.
Sebelumnya, akad massal rumah subsidi telah digelar dalam beberapa tahap. Kegiatan pertama berlangsung di Cileungsi dengan sekitar 26.000 unit, disusul tahap kedua di Serang sebanyak 53.030 unit, dan tahap ketiga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebanyak 62.710 unit.
Dalam program rumah subsidi, penerima manfaat berasal dari beragam latar belakang pekerjaan, termasuk pekerja sektor informal. Pemerintah berupaya memperluas kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian melalui skema pembiayaan yang terjangkau.