Reformasi Polri Tidak Hanya Struktur
Suyudi menyebut transformasi Polri merupakan proses yang tidak sederhana. Pembenahan, menurut paparan yang disampaikannya, harus menyentuh struktur, instrumen dan kultur kepolisian.
Dengan pendekatan tersebut, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan organisasi atau pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut perangkat kerja dan budaya pelayanan serta penegakan hukum.
Suyudi juga menyinggung pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 sebagai salah satu momentum untuk mempercepat pembenahan institusi.
Lima Pokok Paparan Suyudi
Dalam fit and proper test, Suyudi menyusun pemaparannya dalam lima rangkaian utama.
- Pertama, situasi nasional sebagai konteks pelaksanaan tugas Polri.
- Kedua, lingkungan strategis, yakni berbagai perubahan dan tantangan yang memengaruhi keamanan serta tugas kepolisian.
- Ketiga, capaian dan suara masyarakat, termasuk kritik dan keluhan yang dapat menjadi bahan evaluasi.
- Keempat, arah transformasi Polri dengan masyarakat sebagai pusat orientasi.
- Kelima, program 100 hari pertama dan keberlanjutan hingga 2029.
BACA JUGA:Gus Baha Jadi Wakil Rais Aam PBNU 2026–2031, Ini Daftar Pengurus Terbarunya
Program 100 Hari Jadi Agenda Awal
Suyudi memasukkan program 100 hari pertama sebagai bagian dari visi yang dipaparkan kepada Komisi III DPR.
Program tersebut penting karena menjadi gambaran mengenai langkah awal yang ingin dilakukan apabila proses pengangkatan sebagai Kapolri selesai.
Namun, program 100 hari tersebut perlu dibedakan dari kebijakan resmi Polri karena pada saat menyampaikannya Suyudi masih berstatus calon Kapolri.
Selain agenda jangka pendek, Suyudi juga memasukkan keberlanjutan program hingga 2029 sehingga visi yang dipaparkan tidak hanya diarahkan untuk periode awal kepemimpinan.
Arah Polri Dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045
Dalam paparannya, Suyudi menghubungkan transformasi Polri dengan agenda Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut pembangunan Indonesia membutuhkan transformasi sosial dan ekonomi, tata kelola serta supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil.
Suyudi juga mengaitkannya dengan Asta Cita pemerintah, khususnya agenda reformasi politik, hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional serta pembangunan sumber daya manusia.