MK kemudian memaknai ketentuan tersebut sehingga syarat minimal usia 40 tahun dapat dikecualikan bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan yang dibacakan pada Oktober 2023 itu langsung menjadi perhatian luas karena muncul menjelang Pemilu 2024. Dampaknya terhadap peta pencalonan wakil presiden membuat putusan tersebut menjadi salah satu putusan MK yang paling banyak diperbincangkan dalam sejarah politik Indonesia.
Kontroversinya juga semakin besar karena putusan tersebut kemudian dikaitkan dengan pemeriksaan etik terhadap hakim konstitusi. Pada akhirnya, Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Meski demikian, putusan mengenai syarat usia tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
Bukan Hanya Soal Politik
Perjalanan MK tidak seluruhnya berkaitan dengan perebutan kekuasaan atau kontestasi pemilu.
Berbagai putusan MK telah menyentuh persoalan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, hak warga negara, pemilu, hubungan antarlembaga negara, hukum pidana, ketenagakerjaan hingga perlindungan hak konstitusional.
Salah satu karakter penting putusan MK adalah sifatnya yang final dan mengikat. Artinya, putusan yang telah diucapkan dalam sidang terbuka memiliki kekuatan hukum dan menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia.
23 Tahun Mengawal Konstitusi
Memasuki usia 23 tahun, tantangan MK tidak semakin ringan. Jumlah perkara yang terus meningkat menuntut lembaga tersebut menjaga kualitas putusan sekaligus mempertahankan independensi hakim.
Kepercayaan publik juga menjadi modal penting. MK harus memastikan setiap perkara diperiksa secara transparan, profesional dan berdasarkan konstitusi, terutama ketika perkara yang dihadapi memiliki dampak politik besar.
Dari ribuan putusan yang telah dihasilkan, perjalanan MK menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi Indonesia.
Pada akhirnya, 13 Agustus bukan sekadar hari lahir Mahkamah Konstitusi. Tanggal tersebut menjadi pengingat bahwa konstitusi membutuhkan lembaga yang mampu menjaganya, sekaligus memastikan hak konstitusional warga negara tetap mendapatkan perlindungan di tengah perubahan politik, sosial dan hukum.