Menko PM Cak Imin Prihatin: 1% Orang Terkaya Kuasai Nyaris 50% Total Kekayaan Nasional

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Ketimpangan sosial di Indonesia yang parah bikin prihatin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Betapa tidak, kata Cak Imin, 1 persen orang terkaya di Tanah Air saat ini menguasai hampir 50 persen dari total kekayaan nasional.

"Kita patut prihatin. Di satu sisi, kita melihat angka rasio terus turun menjadi 0,38 (ketimpangan pengeluaran). Tetapi saat yang sama, kita juga mendapati 1 persen orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," tutur Cak Imin saat konferensi pers pada Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi di Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

Paradoks tercipta dari situasi tersebut.  Menurut Cak Imin, meskipun indikator ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) menunjukkan perbaikan, ketimpangan dalam hal penguasaan aset dan kekayaan justru kian melebar.

Data yang merujuk pada ketimpangan kekayaan global menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat ketidakmerataan tertinggi. Ketimpangan parah ini, lanjutnya, menjadi penghambat utama bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Sulit bagi masyarakat lapisan bawah untuk naik kelas jika aset dan sumber daya ekonomi hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit.

Mendorong Paradigma 'Pertumbuhan melalui Pemerataan'

Untuk mengatasi masalah struktural ini, Cak Imin mengusulkan agar pemerintah mengadopsi pendekatan "pertumbuhan melalui pemerataan".

Ini berarti kebijakan ekonomi tidak hanya fokus pada pencapaian angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tinggi, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan itu dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa pendekatan pemerintah terhadap kemiskinan telah bergeser dari sekadar pemberian Bantuan Sosial (Bansos) konsumtif menjadi paradigma pemberdayaan. "Oleh pakar kerap disebut sebagai istilah pertumbuhan melalui pemerataan,” kata Cak Imin.

“Pendekatan kita terhadap kemiskinan juga telah berubah dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan,” tambahnya.

Hal ini sejalan dengan usulannya yang belakangan gencar ia sampaikan: mengalihkan skema Bansos menjadi pelatihan cepat kerja dan modal usaha untuk keluarga miskin, yang diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendistribusikan kesempatan ekonomi secara lebih adil.

"Ini adalah bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Selain pertumbuhan, tentu harus ada aspek pemerataan di situ. Pendekatan kita terhadap kemiskinan juga telah berubah dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan," pungkasnya.

Sumber: disway news network