Musrenbang Kota Malang, Usulan Kelompok Pemuda dan Perempuan Paling Banyak Disetujui

MALANG, DISWAYMALANG.ID--Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJMD 2025-2029. Kegiatan yang digelar di Grand Mercure Hotel Malang, Rabu (19/3).ini merupakan  upaya menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah 

Dalam kegiatan ini, tercatat ada kenaikan usulan masyarakat sebesar 2,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Usulan yang masuk mencakup berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, disabilitas, lansia, perempuan, dan pemuda.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD 2026.

"Forum ini adalah forum konsultasi publik, jadi masukan dari masyarakat sangat penting. Semua program unggulan, termasuk Dasa Bakti, akan tetap masuk dalam RPJMD." kata Ali Muthohirin.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan Kota Malang tidak hanya akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi, tetapi juga pada penyelesaian permasalahan perkotaan seperti pengelolaan sampah dan infrastruktur.

"Tidak hanya peningkatan SDM dan ekonomi, kami juga akan menangani permasalahan perkotaan seperti pengelolaan sampah dan infrastruktur." tambahnya.

Pemuda Paling Banyak 

Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu, mengungkapkan bahwa dari 148 usulan tematik anak, sebanyak 144 usulan diakomodir. Kelompok disabilitas mengajukan 179 usulan, dengan 165 diakomodir. Lansia mengajukan 85 usulan dan 77 diakomodir. Sementara itu, kelompok perempuan mengajukan 318 usulan dan 278 diterima. Adapun kelompok pemuda menjadi yang terbanyak dengan 730 usulan dan 700 diakomodir.

Dwi Rahayu juga menambahkan bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Malang ke depan tidak hanya berfokus pada pemberian pelatihan bagi masyarakat.  Tetapi juga memastikan adanya alat atau modal yang dapat digunakan pasca-pelatihan.

"Jangan sampai setelah pelatihan selesai, masyarakat tidak bisa melanjutkan usaha karena tidak punya alat ataupun modal." ujarnya. (*)

Sumber: