Masyarakat Transportasi Persoalkan Dana Program MBG Nambah, Dana Subsidi Transportasi Berkurang

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID--Tekad pemerintah untuk memaksimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menambah anggaran dana, menimbulkan pertanyaan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Pasalnya, ada kabar pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp 17,9 triliun yang disebut terkait dengan penyediaan tambahan dana untuk program MBG.

Wakil Ketua MTI Djoko Setijowarno menilai kebijakan memangkas anggaran transportasi dan juga anggaran beberap sektor penting lain menjadi pertanyaan  tengah upaya pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. Aalokasi dana besar untuk program MBG  berisiko mengorbankan sektor strategis lain.

Menurur Djoko, penyediaan anggaran untuk program MBG harus tetap selektif agar tidak mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sektor transportasi menurut dia akan terdampak karena anggaran Kementerian Perhubungan dipangkas dari Rp 31,5 triliun menjadi Rp 5,7 triliun.

"Akibatnya, pegawai honorer (Kemenhub) dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus," tuturnya.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini khawatir kebijakan pemangkasan anggaran ini berdampak negatif. Antara lain ancaman lumpuhnya layanan transportasi umum.

Ini karena pemangkasan subsidi karena pemangkasan anggaran Kemenhub akan  berimbas besar pada berbagai sektor transportasi. Termasuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api.

"Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program prioritas pemerintah jika infrastruktur dan transportasi tidak mendapat perhatian memadai," tutur Djoko.

Djoko mengungkapkan, selain sektor transportasi dan perhubungan, pemangkasan anggaran juga terjadi di sektor lain. Termasuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.(Kemen PU) yang terkait penyediaan infrastruktur.

Anggaran Kementerian PU kini hanya Rp 29,6 triliun dari sebelumnya Rp 110,9 triliun, yang berdampak pada pembangunan jalan dan penanganan bencana.

"Buruknya infrastruktur bisa memicu inflasi, menekan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan angka kemiskinan," tambahnya.

Djoko menyarankan agar subsidi transportasi dialihkan ke Kementerian Keuangan untuk pengelolaan yang lebih efektif. Selain itu, sebagian anggaran subsidi BBM sebaiknya digunakan untuk mendukung transportasi umum, mengingat 93 persen subsidi BBM dinikmati pemilik kendaraan pribadi.

"Transportasi umum terbukti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, dengan biaya transportasi yang menyerap hingga 40 persen pengeluaran bulanan masyarakat," terang Djoko.

"Program seperti Teman Bus telah membantu pengguna beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang mayoritas merupakan kelompok rentan seperti perempuan, buruh, lansia, dan penyandang disabilitas," tandasnya.

Sumber: