Anggaran Tukin Dosen Nilainya Lumayan, Bisa Rp2,5 Triliun, Bisa Juga Rp 8,2 Triliun

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID -- Kementerian Keuangan disebut telah menyetujui pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Hal itu diungkapkan Wakil Komisi X DPR RI Lalu Hadrian kepada awak media di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurut Lalu Hadrian. Proses pencairan tukin ini tengah disusun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). "Dalam waktu dekat, perpres sudah didraf, nanti setelah keluar perpres, maka nanti akan dibuat turunannya, yaitu Permendiktisaintek, untuk membayar Tukin," paparnya.

Melalui perpres ini, Lalu menyebut akan mengakomodasi 33.957 dosen untuk dibayarkan tukinnya.

Tiga Skenario Pencairan

Sementara itu,  Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menjelaskan tiga skenario yang mungkin akan diterapkan pada pencairan tukin nantinya. Skenario pertama, yang dekat dengan yang disetujui oleh pemerintah, adalah penyediaan anggaran tukin untuk dosen yang ada di PTN Satker dan di PTN BLU yang belum mempunyai renumerasi.

Kemudian skema kedua adalah mengambil selisih terbedar dari antara tukin dan renumerasi pada PTN BLU, seperti yang diterapkan oleh PTN di bawah Kementerian Agama. "BLU yang sudah punya renumerasi, tapi masih di bawah tukin besarannya, karena kita ambil selisih," tambah Togar.

Skenario ketiga  adalah semua dosen PNS yang berjumlah 81 ribu akan mendapatkan tukin.

BACA JUGA:Alhamdulillah, Tukin Dosen Sudah Disetujui Menkeu

Dari ketiga skema tersebut lantas besaran anggaran yang diajukan pun akan berbeda pula. "Besarnya itu yang pertama Rp2,8 triliun, yang kedua Rp3,6 triliun, yang terakhir itu Rp8,2 triliun, sekitar itu," jelas Togar.

Lebih lanjut Togar menjelaskan, bahwa pemberian tukin ini diukur dari dua parameter. Yakni berdasarkan kinerja dan ruang fiskal. "Ini yang pertama, berdasarkan kinerja, prestasi, baik individu maupun kontribusi. Kedua itu ruang fiskal, ini yang lama ruang fiskal kita ini, hampir semua kementerian K/L itu membutuhkan dana tambahan," paparnya. (*)

Sumber: disway news network