Tanggapi Isu Bendera ‘One Piece’, Dosen FISIP UB: Ini Refleksi Komunikasi Politik Simbolik Publik

MALANG, DISWAYMALANG.ID--Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Dr. Verdy Firmantoro menilai fenomena pengibaran bendera One Piece yang sedang ramai jadi perbincangan bukan semata-mata tren anak muda. Menurut dia, fenomena tersebut adalah bentuk refleksi komunikasi politik di ruang publik dalam bentuk simbolik. 

“Pengibaran bendera One Piece ini seharusnya bisa dipahami sebagai bentuk kritik yang simbolik untuk pemerintah dari generasi muda,” ujarnya, kepada Disway Malang, Selasa (5/8).

Karena itu, Verdy mengajak publik untuk melihat fenomena ini secara lebih menyeluruh dan tidak hanya melihatnya sebagai bentuk perlawanan. Melainkan,  sebagai alarm demokrasi dalam diskursus publik oleh generasi muda. 

Dalam perspektif komunikasi politik, simbol-simbol visual seperti bendera One Piece ini perlu dilihat secara lebih holistik. "Simbol tersebut dapat merepresentasikan ekspresi generasi muda yang lebih akrab dengan budaya populer dalam merespons situasi sosial-politik saat ini,” tambahnya

Dalam era digital saat ini, Dr. Verdy juga menekankan bahwa simbol dan ekspresi publik dapat bergerak cepat dan bersifat multitafsir. Oleh karena itu, lanjut dia, tantangan ini harus direspon dengan pendekatan yang lebih terbuka dan dialogis.

Dosen yang juga Peneliti Utama Pusat Studi Peradaban UB ini juga berharap  pemerintah harusnya mengambil posisi sebagai fasilitator dialog untuk generasi muda dalam mengekspresikan pendapatnya dengan mempertimbangkan konteks. 

"Agar tidak terjadi salah paham yang kontraproduktif,” jelasnya.

BACA JUGA:Tim Dosen Unversitas Ma Chung Kembangkan Inovasi untuk Mudahkan Relawan Dampingi Pasien Kanker

Dr. Verdy Firmantoro--Istimewa

Komunikasi Adaptif

Seperti diketahui, saat ini sedang ramai jadi perbincangan fenomena pengibaran bendera One Piece yang berlogo bajak laut di berbagai daerah. Fenomena unik ini menuai berbagai macam respons dari masyarakat, mulai dari dianggap sebagai bentuk ekspresi budaya pop, hingga dilihat sebagai tindakan yang tidak pantas menjelang 17 Agustus. 

Tanggapan dari kalangan pemerintah juga beragam. Ada yang menilai tidak pantas dan tidak boleh, ada yang memaklumi namun dalam kondisi tertentu.

BACA JUGA:22 Tokoh Akan Dapat Tanda Jasa dan Kehormatan dalam Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun Ini

Menurut Verdy, paling tepat adalah pemerintah menilai fenomena ini sebagai bentuk komunikasi publik. Dia mengingatkan, pemerintah seharusnya juga mengedapankan cara komunikasi adaptif. Artinya. saling memahami perbedaan secara konstruktif.. 

“Dengan memahami perbedaan ini secara konstruktif, kita bisa menghindari polarisasi dan mendorong tumbuhnya ruang publik yang inklusif,” lanjutnya.

Sumber: